JAKARTA - Industri properti kembali menjadi perbincangan setelah langkah pemerintah mengalirkan dana hingga Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara).
Kebijakan ini bukan hanya dianggap sebagai strategi menjaga kekuatan likuiditas perbankan, tetapi juga sebagai momentum mempercepat perputaran ekonomi di sektor riil, terutama industri properti yang memiliki efek berganda yang luas.
Para pengembang melihat langkah ini sebagai peluang untuk menata ulang dinamika industri sekaligus menjawab kebutuhan pembiayaan yang selama ini menjadi tantangan besar di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor properti terus berhadapan dengan tekanan mulai dari perlambatan permintaan, keterbatasan akses pembiayaan, hingga meningkatnya beban produksi karena kenaikan harga material bangunan.
Karena itu, stimulus besar dalam bentuk injeksi dana menjadi harapan baru bagi para pemangku kepentingan. Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi, menegaskan bahwa suntikan dana tersebut akan berdampak positif terhadap berbagai lini usaha yang terkait langsung dengan properti. “Kami menilai kucuran dana ke perbankan Himbara tersebut akan membantu berbagai stakeholder seperti kontraktor, supplier, vendor, mereka yang berdampak langsung terhadap properti,” ujarnya, Kamis (14/11/2025).
Dampak Langsung ke Ekosistem Properti
Kebijakan pemerintah kali ini bukan sekadar memperkuat likuiditas, melainkan juga berpotensi mendorong roda ekonomi dari sektor-sektor turunan properti.
Pengembang dari berbagai asosiasi menyambut langkah ini dengan optimisme, termasuk Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Mereka berharap agar dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Himperra menilai, ketika bank-bank Himbara memiliki likuiditas kuat, kemampuan mereka menyalurkan pembiayaan properti juga meningkat. Hal ini menguntungkan dua pihak sekaligus: pengembang dan konsumen.
Bagi pengembang, fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi sumber modal tambahan untuk mempercepat pembangunan proyek. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dapat memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mewujudkan kepemilikan rumah.
Ketika pembangunan properti kembali menggeliat, dampaknya ikut dirasakan oleh sektor-sektor terkait seperti penjualan besi, semen, keramik, dan material bangunan lainnya. Rantai nilai industri pun menjadi lebih aktif, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Dorongan Investasi Jangka Panjang Diperlukan
Di tengah optimisme tersebut, ada pula suara yang mengingatkan pentingnya kebijakan jangka panjang agar akselerasi industri properti tidak hanya bersifat sesaat.
Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI), Jhon Riyanto, memberikan catatan bahwa kebijakan ini sebaiknya tidak berhenti pada peningkatan daya beli konsumen semata.
Menurut Jhon, pemerintah perlu memperkuat sisi investasi di industri properti agar keberlanjutan pertumbuhan dapat terjaga. Salah satu instrumen yang ia soroti adalah Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).
Instrumen ini sudah terbukti mampu mendorong pertumbuhan industri properti di banyak negara karena memberikan kesempatan bagi investor, termasuk masyarakat umum, untuk berpartisipasi dalam kepemilikan aset properti secara lebih terjangkau.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jika kebijakan konsumsi melalui suntikan Rp200 triliun digabungkan dengan penguatan investasi melalui REIT maupun sovereign wealth fund, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih ideal.
Kombinasi kebijakan tersebut membuka ruang terciptanya ekonomi yang tidak hanya produktif dan inklusif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Fokus Pembiayaan Perumahan dan Pembangunan Nasional
Suntikan dana yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bukan angka kecil. Sebanyak Rp200 triliun dipindahkan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia ke lima bank Himbara untuk memperkuat pembiayaan sektor riil.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25 triliun dialokasikan khusus bagi KUR Perumahan melalui Bank BTN (BBTN). Penempatan dana ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek konstruksi perumahan.
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan bahwa dana tersebut sangat penting bagi keberlangsungan program perumahan nasional. Dukungan likuiditas tersebut dinilai dapat membantu mencapai target ambisius pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.
Melihat besarnya peran sektor properti terhadap perekonomian, kebijakan pemerintah ini menjadi angin segar bagi banyak pihak. Dengan catatan bahwa implementasinya harus terarah dan tepat sasaran, injeksi dana ke Himbara bisa menjadi titik balik bagi kebangkitan industri properti nasional.
Dukungan pembiayaan yang kuat memungkinkan pengembang bergerak lebih cepat, masyarakat lebih mudah memiliki rumah, dan industri terkait mendapatkan momentum untuk bertumbuh.
Jika sinergi antara penguatan konsumsi dan investasi dapat dijalankan beriringan, sektor properti tidak hanya menjadi motor ekonomi jangka pendek, tetapi juga penopang pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.
