JAKARTA - Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang tetap akomodatif dan pro pertumbuhan. 

Di tengah dinamika global dan kebutuhan menjaga stabilitas, otoritas moneter memilih memperkuat bauran kebijakan moneter dan fiskal. Langkah ini ditempuh untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan aktivitas ekonomi terus bergerak positif pada awal tahun 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan akomodatif tersebut diwujudkan melalui pembelian Surat Berharga Negara serta ekspansi likuiditas secara terukur. Ia menyampaikan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus guna menopang pertumbuhan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Pendekatan ini ditempuh seiring dengan penguatan sinergi bersama pemerintah pusat.

Pembelian SBN dan Penguatan Likuiditas Pasar

Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa hingga 18 Februari 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp39,92 triliun. Angka tersebut mencakup pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasar keuangan dan mendukung pembiayaan fiskal secara berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong signifikan terhadap perekonomian nasional. Bank sentral tetap mempertahankan kebijakan suku bunga longgar serta memperluas likuiditas di pasar. Dengan strategi ini, diharapkan dunia usaha dan sektor riil memperoleh ruang yang cukup untuk berkembang.

Terkait ekspansi likuiditas, BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun per 18 Februari 2026. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya aktif bank sentral dalam mengelola likuiditas agar tetap memadai di sistem perbankan. Ketersediaan dana yang cukup diyakini mampu memperlancar transmisi kebijakan ke sektor riil.

Selain itu, BI juga menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Rinciannya meliputi alokasi lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun. Skema ini dirancang untuk mendorong penyaluran kredit dan menjaga suku bunga tetap kompetitif.

Sinergi Moneter dan Fiskal Dorong Sektor Riil

Langkah moneter tersebut berjalan beriringan dengan stimulus fiskal yang digulirkan pemerintah. Pemerintah memberikan diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar. Selain itu, penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng disiapkan dengan nilai Rp11,92 triliun.

Kolaborasi kebijakan ini menjadi kunci dalam memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga konsumsi domestik. Dengan dukungan likuiditas dari bank sentral serta belanja fiskal yang terarah, pemerintah dan BI berharap sektor riil memperoleh dampak positif secara langsung. Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi pun diupayakan tetap terjaga.

Lebih lanjut, Perry menyoroti pentingnya realisasi berbagai program andalan pemerintah yang mulai berjalan di lapangan. Program-program tersebut dinilai akan memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong investasi. Implementasi yang efektif diyakini menjadi katalis tambahan bagi perekonomian nasional.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya. Pernyataan tersebut menegaskan optimisme terhadap dampak lanjutan dari berbagai inisiatif pemerintah.

Optimisme Pertumbuhan Kuartal Pertama

Melihat berbagai katalis positif tersebut, Perry meyakini momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama akan terus terjaga. Fondasi yang kuat pada awal tahun dinilai penting untuk memastikan akselerasi ekonomi pada periode selanjutnya. Kepercayaan ini didukung oleh kombinasi stimulus moneter dan fiskal yang konsisten.

Untuk merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat. Ia menegaskan koordinasi intensif dilakukan guna memastikan likuiditas tersedia di pasar keuangan dan perbankan. Stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi fokus bersama agar tetap terkendali.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.

Ia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman serta eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Dorongan konsumsi tersebut diyakini menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan pada awal tahun.

Peran Momentum HBKN dalam Mendorong Konsumsi

Gubernur BI memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini akan memberi dampak signifikan. Perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak diyakini menjadi motor penggerak konsumsi rumah tangga. Momentum musiman tersebut biasanya meningkatkan belanja masyarakat secara luas.

Peningkatan aktivitas ekonomi selama periode tersebut diharapkan memperkuat sektor perdagangan, transportasi, dan jasa. Dengan dukungan likuiditas yang memadai serta stimulus fiskal yang tepat sasaran, efek berganda terhadap perekonomian dapat semakin optimal. BI pun memastikan kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika yang berkembang.

Secara keseluruhan, bauran kebijakan yang ditempuh mencerminkan strategi menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan memastikan stabilitas makroekonomi. Pembelian SBN, ekspansi likuiditas, hingga sinergi dengan pemerintah menjadi pilar utama dalam upaya tersebut. Optimisme terhadap pertumbuhan kuartal pertama pun semakin menguat di tengah dukungan kebijakan yang terkoordinasi.