JAKARTA - Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, perhatian jutaan aparatur negara tertuju pada kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya. 

Pemerintah akhirnya memastikan bahwa THR bagi Aparatur Sipil Negara mulai dibayarkan lebih awal. Kepastian ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi daya beli masyarakat di tengah momentum peningkatan konsumsi menjelang Lebaran.

Pemerintah memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara atau THR ASN sudah mulai dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung perputaran uang selama periode hari raya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan THR ASN diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pensiunan ASN. Kebijakan ini mencakup seluruh komponen aparatur negara baik aktif maupun yang telah memasuki masa pensiun.

Komponen THR Dibayarkan Penuh

"Komponen yang dibayarkan 100% penuh gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers THR, di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tidak ada pengurangan dalam komponen utama yang diterima.

Ia menegaskan pemberian THR ini berbeda dengan gaji ke-13 yang biasa dibagikan kepada ASN pada Juni setiap tahunnya. THR diberikan menjelang Idulfitri, sedangkan gaji ke-13 memiliki skema dan waktu pencairan tersendiri.

Dengan pembayaran komponen secara penuh, pemerintah berharap ASN dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran tanpa kekhawatiran soal penghasilan tambahan. Langkah ini juga diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap konsumsi domestik.

Total Anggaran Meningkat Tahun Ini

"Anggaran untuk THR ASN sebesar Rp55 triliun untuk periode 2026. Angka ini meningkat 10% dari tahun lalu, yakni Rp49 triliun," ujar Airlangga. Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan aparatur negara.

Peningkatan alokasi dana tersebut sekaligus mencerminkan jumlah penerima yang besar dan komponen pembayaran yang tetap penuh. Pemerintah menilai belanja negara melalui THR juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan kedua.

Tambahan anggaran ini diharapkan mampu memperkuat daya beli, terutama pada sektor ritel, transportasi, dan kebutuhan pokok yang biasanya mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan dan Lebaran.

Rincian Penerima THR ASN 2026

Airlangga menjelaskan THR ASN 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pemerintah Pusat, termasuk TNI dan Polri dengan total anggaran Rp22,2 triliun. Kelompok ini mencakup pegawai kementerian, lembaga, serta aparat pertahanan dan keamanan.

Selain itu, sebanyak 4,3 juta ASN Pemerintah Daerah akan menerima THR dengan total anggaran Rp20,2 triliun. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyalurkan anggaran tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemudian, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan memperoleh THR dengan anggaran Rp12,7 triliun. Pembayaran kepada pensiunan tetap menjadi prioritas sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

Dengan total jutaan penerima, pencairan THR ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap perputaran uang di berbagai daerah. Konsumsi rumah tangga yang meningkat diharapkan mampu menopang aktivitas ekonomi nasional.

Opsi Percepatan Pencairan THR

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan opsi untuk mempercepat pencairan THR menjelang Idulfitri 2026. Wacana ini muncul untuk memberikan ruang waktu yang lebih panjang bagi penerima dalam mengatur kebutuhan Lebaran.

Dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang pembayaran THR dipercepat menjadi H-14 sebelum Lebaran. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya, yakni ditetapkan cair paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Pertimbangan percepatan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan momentum Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan dengan tenang dan kondusif.

Dengan kepastian jadwal dan besaran yang jelas, ASN hingga pejabat negara kini memiliki gambaran pasti mengenai hak yang akan diterima. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan aparatur, tetapi juga memperkuat konsumsi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi menjelang perayaan Idulfitri 2026.