JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan di tingkat pusat dan daerah sebagai langkah strategis menuju pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Kegiatan ini terungkap dalam Workshop Training of Trainers (ToT) on Effective National to Local Governance for SDGs Implementation in Indonesia, yang digelar di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta, Selasa.
Workshop ini diikuti oleh 44 peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta media, dan menjadi wadah untuk membekali pelatih kebijakan yang mampu mendorong reformasi birokrasi serta tata kelola pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, Agus Sudrajat, menekankan pentingnya penguatan tata kelola, mengingat Indonesia berada pada fase kritis menuju target SDGs 2030.
Berdasarkan laporan United Nations SDGs Report 2024, baru sekitar 70% target global berjalan sesuai rencana, sementara kawasan Asia Pasifik masih menghadapi tantangan terkait pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial.
“Indonesia masih menghadapi ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka stunting 21,5%, serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi di beberapa daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar target SDGs dapat tercapai tepat waktu,” ujar Agus.
Tiga Pilar Strategis Percepatan SDGs
Workshop LAN menekankan tiga prioritas utama dalam percepatan SDGs.
Tata Kelola Multi-Level: memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong lokalisasi SDGs. Agus mencontohkan keberhasilan Finlandia dan Kosta Rika yang membangun platform lintas sektor dan lintas level untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang koheren.
Pembiayaan Terintegrasi dan Inovatif: menekankan perlunya kerangka pembiayaan SDGs yang memadukan anggaran regional, transfer pusat, kemitraan swasta, serta insentif berbasis hasil (result-based financing).
Sistem Data dan Pemantauan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI): digunakan untuk analitik prediktif, seperti mendeteksi kerentanan stunting, potensi putus sekolah, serta memperkuat evaluasi kinerja berbasis bukti. “Pendekatan ini diharapkan memperkuat sistem perencanaan kebijakan yang adaptif dan akurat,” tegas Agus.
Selain itu, LAN mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator SDGs, terutama SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD agar implementasinya dapat diukur secara sistematis dan akuntabel.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tata Kelola Berkelanjutan
Changseob Han, Head of Office UNPOG/DPIDG/UN DESA, menekankan pentingnya lembaga publik yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan global.
“Agenda 2030 dan Visi Indonesia 2045 merupakan tanggung jawab bersama di tengah tantangan global seperti konflik, perubahan iklim, dan menurunnya kepercayaan publik. Institusi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (no one left behind),” ujar Han.
Han mengapresiasi capaian Indonesia yang telah mencapai 61% indikator SDGs dengan tren positif. Namun, ia menyoroti tantangan di tingkat daerah, terutama terkait kompleksitas pembiayaan dan keterbatasan SDM terlatih.
Eddy Henry, Head of Policy and Advocacy Tanoto Foundation, menekankan kolaborasi strategis antara LAN dan Tanoto Foundation untuk mendukung tata kelola berbasis data.
“Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas pelatih dan policy champions dalam mengawal implementasi SDGs, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Pelatih Kebijakan sebagai Akselerator Implementasi SDGs
Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN, Seno Hartono, menyebut workshop ini dirancang untuk melahirkan pelatih kebijakan (policy trainers) yang mampu mengembangkan peta jalan dan rencana aksi kelembagaan tata kelola efektif.
Setiap peserta diharuskan menyusun rancangan pelatihan tindak lanjut yang dipresentasikan di akhir program, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di instansi masing-masing.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala UN Resident Coordinator in Indonesia (UNRC) Mathew David Jhonson Idan, serta Programme Management Expert UN DESA, Prabin Maharjan. LAN menegaskan komitmen untuk terus menjadi penggerak reformasi birokrasi dan akselerator tata kelola pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Muzani Mohamad Mansoer menambahkan, workshop ini juga membangun jejaring kerja lintas institusi, antara LAN, UNDESA, UNPOG, dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
Peserta dari NTT dan NTB menegaskan pentingnya membangun roadmap implementasi SDGs di daerah masing-masing, sehingga program ini tidak berhenti di tahap workshop, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
