JAKARTA - Industri otomotif nasional mendapat kabar baik.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan usulan insentif baru untuk sektor otomotif pada 2026. Rancangan kebijakan ini akan diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket fiskal mendatang.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan, insentif ini dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan industri otomotif yang tengah menghadapi tekanan daya beli dan fluktuasi pasar global.
“Sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect-nya tinggi, keterkaitannya luas, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Menurut Agus, langkah ini penting untuk memastikan industri tetap kompetitif dan mampu mempertahankan kontribusinya terhadap ekonomi nasional.
Fokus Perlindungan Tenaga Kerja dan Lapangan Baru
Agus menegaskan bahwa skema insentif ini tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi tenaga kerja yang ada. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat diminimalkan sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor otomotif.
“Kami mengusulkan skema insentif yang mirip dengan kebijakan saat pandemi Covid-19,” tambah Agus. Pendekatan ini terbukti berhasil meningkatkan permintaan kendaraan dan menjaga keberlanjutan produksi, sekaligus melindungi investasi industri otomotif nasional.
Rancangan insentif ini dirancang untuk menjangkau dua sisi utama, yakni mendorong permintaan (demand side) dan menjaga kapasitas produksi serta investasi industri (supply side).
Dampak Positif bagi Industri dan Ekonomi Nasional
Industri otomotif memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur dan sektor ekspor. Investasi yang masuk diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, dengan penyerapan tenaga kerja langsung hampir mencapai 100.000 orang.
Selain itu, jutaan pekerja lain terlibat di sepanjang rantai nilai industri otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, dealer resmi, hingga bengkel. Gangguan pada sektor ini berpotensi berdampak luas pada ekonomi dan lapangan kerja.
Agus menekankan, skema insentif yang diusulkan akan membantu menjaga keberlanjutan industri, meningkatkan pertumbuhan, dan mendorong sektor otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi Insentif dengan Kendaraan Listrik
Selain kendaraan konvensional, insentif 2026 juga akan disinergikan dengan pengembangan kendaraan rendah emisi dan mobil listrik. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik dan beberapa kendaraan bus telah berlaku hingga 2025.
Usulan insentif baru akan melanjutkan dan menyempurnakan program sebelumnya, termasuk mendorong pembelian motor listrik. Kemenperin aktif berkoordinasi dengan pelaku industri, asosiasi, dan pemerintah pusat untuk memastikan skema insentif tepat sasaran.
“Koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta asosiasi seperti Gaikindo sangat penting. Tujuannya menjaga daya saing, memperkuat rantai pasok, dan memastikan industri otomotif tetap menjadi pencipta lapangan kerja dan motor pertumbuhan ekonomi,” jelas Agus.
Harapan Pemerintah untuk 2026
Dengan insentif yang tepat, Kemenperin berharap industri otomotif dapat pulih lebih cepat dan tumbuh lebih kuat pada 2026. Perlindungan tenaga kerja, pemeliharaan investasi, dan dukungan pada kendaraan listrik menjadi fokus utama.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan industri, tetapi juga memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, pelaku industri, dan asosiasi untuk memastikan tujuan tercapai.
Kebijakan fiskal 2026 diyakini menjadi momentum strategis bagi sektor otomotif, termasuk mobil listrik, agar tetap kompetitif, ramah lingkungan, dan mampu menghadapi dinamika pasar global. Industri otomotif diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan manufaktur dan pencipta lapangan kerja di tanah air.
