JAKARTA - Polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan setelah muncul rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana hasil rampasan koruptor sebagai salah satu sumber pembiayaan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan harapannya agar bisa dilibatkan langsung dalam proses negosiasi dengan Pemerintah China mengenai restrukturisasi skema pembayaran utang tersebut.
Dalam pernyataannya, Purbaya menilai keterlibatan langsung dirinya penting agar dapat memahami secara menyeluruh arah pembahasan antara kedua negara terkait proyek strategis nasional tersebut.
Selain itu, ia juga memberikan respons atas ide penggunaan dana sitaan korupsi untuk membayar utang Whoosh yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo.
Purbaya Ingin Terlibat Langsung dalam Negosiasi ke China
Saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk segera mengirimkan tim negosiasi khusus ke China. Tim tersebut akan membahas lebih lanjut skema dan teknis pembayaran utang proyek kereta cepat yang melibatkan kedua negara.
Ia pun berharap bisa menjadi bagian dari tim tersebut agar dapat mengikuti langsung proses diskusi terkait arah kebijakan finansial dan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan China.
“Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,”
ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, tim negosiasi ini akan berfokus pada restrukturisasi utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh, termasuk skema pelunasan dan penyesuaian pembayaran yang dinilai lebih realistis bagi kondisi keuangan nasional saat ini.
Seperti diketahui, proyek kereta cepat ini melibatkan pembiayaan besar dari konsorsium antara Indonesia dan China, sehingga keberlanjutan proyek dan pembayaran utangnya menjadi perhatian utama pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Tanggapan Soal Rencana Prabowo Gunakan Harta Koruptor untuk Bayar Utang
Selain menyoroti aspek negosiasi dengan China, Purbaya juga memberikan tanggapan atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang sempat mengemuka terkait pemanfaatan harta rampasan hasil korupsi sebagai salah satu sumber pembayaran utang KCJB Whoosh.
Menurutnya, ide tersebut saat ini masih berada pada tahap awal dan belum memiliki rincian teknis yang pasti.
“Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,”
kata Purbaya menegaskan.
Ia menambahkan, pemerintah tengah melakukan pembahasan lanjutan mengenai mekanisme hukum dan kebijakan fiskal yang mungkin diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Tujuannya agar penggunaan dana hasil pengembalian tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi keuangan negara.
Wacana penggunaan dana sitaan koruptor ini mencerminkan semangat pemerintahan baru untuk mengoptimalkan sumber dana domestik, sekaligus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan Prabowo: “Uang dari Koruptor untuk Rakyat”
Sebelumnya, dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan secara terbuka mengenai rencana pembayaran utang kereta cepat Jakarta–Bandung.
Ia menyebut, Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun sebagai bagian dari kewajiban kepada pihak China dalam skema pelunasan utang proyek tersebut.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mencari solusi pendanaan yang efisien tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Salah satunya melalui penggunaan uang hasil rampasan dari kasus korupsi.
“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,”
tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu menunjukkan tekad kuat pemerintahannya untuk memutus rantai korupsi, sekaligus memastikan hasil penegakan hukum dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.
Restrukturisasi Utang Whoosh dan Arah Kebijakan Ekonomi Baru
Rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh menjadi salah satu fokus utama dalam masa transisi pemerintahan. Proyek transportasi berkecepatan tinggi ini dianggap penting bagi konektivitas antarwilayah, tetapi juga menimbulkan beban keuangan yang signifikan akibat besarnya biaya pembangunan.
Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan infrastruktur dengan stabilitas fiskal nasional.
Dengan adanya kemungkinan penyesuaian skema pembayaran dan sumber pendanaan baru—termasuk dari aset sitaan koruptor—Prabowo dinilai tengah mengupayakan pendekatan inovatif untuk menjaga keberlanjutan proyek tanpa menambah tekanan pada APBN.
Purbaya sendiri menegaskan bahwa segala kebijakan yang diambil pemerintah nantinya akan berlandaskan pada prinsip transparansi dan tanggung jawab fiskal. Ia menilai, kolaborasi antarinstansi serta negosiasi yang cermat dengan China menjadi kunci untuk menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Rencana penggunaan harta rampasan koruptor sebagai sumber pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh menjadi topik hangat dalam kebijakan ekonomi nasional. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berharap dapat terlibat langsung dalam tim negosiasi ke China, agar proses restrukturisasi utang berlangsung efektif dan transparan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi kepada rakyat, dengan menjadikannya bagian dari solusi pendanaan proyek strategis nasional.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintahan baru berupaya menegakkan integritas, kemandirian finansial, dan efisiensi pengelolaan utang, demi memastikan proyek infrastruktur besar seperti Whoosh tidak hanya selesai secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
