JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersiap melakukan langkah strategis dalam restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan membentuk tim negosiasi yang bertugas membahas skema pembayaran utang secara lebih rinci, termasuk opsi pemanfaatan harta rampasan koruptor.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan lancar tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan
“Masih didiskusikan detailnya. Tapi nanti, mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayarannya. Itu [mungkin] saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa,”
kata Purbaya kepada wartawan di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Penggunaan Harta Rampasan Koruptor Masih Dibahas
Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah rencana pemanfaatan harta rampasan koruptor untuk pembayaran utang Whoosh. Purbaya menegaskan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan secara final.
Usulan tersebut sebelumnya datang dari Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan tanggung jawabnya terhadap proyek kereta cepat tersebut.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,”
ujar Prabowo baru-baru ini.
Dengan pernyataan ini, pemerintah menekankan komitmen untuk menyelesaikan persoalan utang proyek tanpa menimbulkan kegaduhan berkepanjangan di publik, sekaligus menunjukkan bahwa proyek strategis tetap menjadi prioritas nasional.
Skema Pembiayaan Melibatkan APBN dan Konsorsium
Selain opsi harta rampasan koruptor, pemerintah juga mempertimbangkan pelibatan APBN melalui skema public service obligation (PSO) untuk membantu pembiayaan utang. Skema ini sejatinya telah diatur dalam undang-undang untuk sektor layanan publik, seperti transportasi massal.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa keterlibatan APBN hanya bersifat pendukung, sementara konsorsium pengelola Whoosh tetap menanggung biaya operasional.
“Sedang kita matangkan, pemerintah pasti hadir, kan itu ada undang-undangnya juga untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah,”
kata Rosan di Istana Negara, Jakarta.
Meski begitu, Rosan memilih belum membeberkan lebih jauh detail skema pembayaran utang setelah opsi APBN dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan konsorsium masih menyiapkan struktur pembiayaan yang tepat agar proyek tetap berkelanjutan.
Konsorsium Whoosh dan Struktur Investasi
Proyek Whoosh dikelola oleh konsorsium yang melibatkan sejumlah BUMN besar, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Total investasi proyek mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,2 miliar.
Skema pendanaan proyek terdiri dari:
75% pinjaman dari China Development Bank (CDB)
25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40%
Dengan struktur ini, pemerintah dan konsorsium berupaya menyeimbangkan resiko pembiayaan sekaligus menjaga kesinambungan proyek yang menjadi tulang punggung transportasi massal di Pulau Jawa.
Tim Negosiasi sebagai Langkah Strategis
Pembentukan tim negosiasi ke China menjadi langkah kunci agar Indonesia dapat memastikan restrukturisasi utang berjalan optimal. Tim ini akan bertugas menegosiasikan:
Skema pembayaran yang paling efisien
Integrasi opsi harta rampasan koruptor jika disetujui
Pelibatan APBN melalui mekanisme PSO secara tepat
Purbaya menekankan pentingnya keterlibatannya dalam tim negosiasi agar pemerintah memiliki pemahaman langsung terhadap proses pembahasan dan dapat mengambil keputusan yang transparan serta akuntabel.
“Itu [mungkin] saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa,”
tambahnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian utang proyek, sekaligus menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional.
Restrukturisasi utang Whoosh menjadi fokus pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dengan membentuk tim negosiasi yang akan berangkat ke China, pemerintah menunjukkan keseriusan dan transparansi dalam menyelesaikan utang, sambil menimbang opsi pemanfaatan harta rampasan koruptor dan pelibatan APBN melalui skema PSO.
Kolaborasi antara pemerintah, konsorsium, dan lembaga terkait diharapkan dapat menghasilkan struktur pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga proyek Whoosh tetap menjadi ikon transportasi modern nasional tanpa menimbulkan risiko pembiayaan yang berlebihan.
