JAKARTA - Kinerja industri otomotif nasional sepanjang tahun ini menunjukkan perlambatan yang cukup terasa.
Meski pasar otomotif dikenal sebagai sektor strategis dengan daya ungkit besar terhadap perekonomian, data penjualan yang menurun memperlihatkan bahwa industri ini tengah berada pada fase yang membutuhkan intervensi lanjutan dari pemerintah.
Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai perlunya kebijakan fiskal yang lebih kuat agar industri dapat kembali tumbuh pada tahun-tahun berikutnya.
Situasi inilah yang mendorong Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan usulan kebijakan insentif fiskal bagi sektor otomotif pada tahun 2026. Pada momentum yang dianggap tepat ini, Kemenperin sedang menyusun formula stimulus baru untuk diajukan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Sekarang kami sedang dalam proses merumuskan kebijakan insentif stimulus untuk sektor otomotif yang nantinya akan diajukan ke Menko Perekonomian,” ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Pentingnya Perlindungan Industri dengan Daya Ungkit Besar
Sejak lama, industri otomotif dikenal sebagai salah satu sektor yang memiliki backward dan forward linkage luas. Dengan banyaknya industri pendukung dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, penurunan performa akan berdampak langsung pada berbagai rantai ekonomi.
Menurut Menperin, perhatian khusus terhadap industri otomotif bukan hanya soal menjaga daya saing, tetapi juga memastikan keberlangsungan lapangan kerja yang jumlahnya sangat besar. Karena itu, ia menegaskan bahwa insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk menjaga kekuatan industri.
“Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Di dalamnya ada komponen ketenagakerjaan yang harus terus kita lindungi,” tegas Agus.
Kebijakan fiskal yang tengah dirumuskan dianggap mampu memberikan dorongan tambahan agar industri lebih cepat bangkit. Agus menilai bahwa jika insentif dapat diberlakukan pada 2026, momentum pemulihan dapat tercapai lebih optimal. “Paling tidak, ada kebijakan fiskal pada 2026 agar sektor otomotif bisa tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Belajar dari Pengalaman Pandemi yang Efektif
Menperin juga mengingatkan kembali bagaimana pemerintah mengambil langkah cepat saat pandemi Covid-19. Ketika lesunya perekonomian berdampak besar pada industri otomotif, pemerintah memberikan stimulus yang terbukti mampu menjaga permintaan dan menghidupkan kembali aktivitas produksi.
“Pengalaman ketika menghadapi covid-19, salah satu kebijakan tercepat diambil pemerintah adalah memberikan perhatian ke sektor otomotif,” pungkas Politikus Partai Golkar itu.
Menurutnya, keberhasilan masa lalu menjadi bukti bahwa intervensi fiskal mampu menghasilkan efek nyata dalam waktu relatif singkat. Karena itu, pendekatan serupa dinilai layak dipertimbangkan kembali melihat kondisi pasar otomotif yang belum sepenuhnya pulih.
Industri Hadapi Pasar yang Melemah
Usulan Menperin ini tidak terlepas dari kondisi pasar yang masih melambat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales mobil dari Januari hingga Oktober 2025 hanya mencapai 635.844 unit.
Jumlah ini turun 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.
Capaian tersebut juga masih jauh dari target penjualan sepanjang 2025 yang dipatok 900.000 unit. Lesunya permintaan menunjukkan bahwa konsumen masih menahan pembelian, baik karena faktor ekonomi maupun ketidakpastian pasar.
Kondisi ini mempertegas urgensi insentif fiskal yang diusulkan, karena tanpa dorongan baru, target pemulihan akan sulit tercapai.
Selain itu, industri otomotif memiliki peran penting di berbagai sektor, mulai dari manufaktur komponen, logistik, hingga layanan pendukung seperti pembiayaan dan aftersales. Penurunan penjualan bukan hanya berdampak pada produsen, tetapi juga seluruh ekosistem industri.