JAKARTA - Isu tata kelola beasiswa negara kembali menjadi perhatian publik setelah muncul polemik yang menyeret nama penerima LPDP.
Peristiwa itu memicu respons dari parlemen yang menilai perlu adanya pembenahan sistem secara komprehensif. Sorotan ini bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi dorongan untuk memastikan program beasiswa benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional.
Komisi X DPR RI pun mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar proses seleksi, pembinaan, hingga pengawasan awardee berjalan lebih ketat dan terarah.
Komisi X Soroti Peran Moral Penerima LPDP
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, penerima beasiswa LPDP seharusnya menjadi duta bangsa di negara tujuan studi.
“Kami tentu sangat menyayangkan pernyataan tersebut yang seharusnya penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/2). Pernyataan ini menegaskan harapan DPR terhadap sikap dan perilaku para penerima beasiswa negara.
"Awardee LPDP memiliki tanggung jawab moral untuk memperkenalkan Indonesia, termasuk adat, budaya, etika, dan sopan santun sebagai kekayaan bangsa," ungkapnya. Ia menilai identitas kebangsaan harus melekat kuat pada setiap mahasiswa yang mendapat dukungan dana publik.
Menurut Komisi X, beasiswa LPDP bukan hanya soal pembiayaan pendidikan, tetapi juga mandat moral. Para penerima diharapkan menjaga nama baik Indonesia selama menempuh studi di luar negeri.
Evaluasi Rekrutmen hingga Kontrak Perjanjian
Komisi X juga meminta LPDP melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, kontrak perjanjian, hingga penanaman nilai integritas dan kebangsaan kepada seluruh peserta beasiswa negara. Evaluasi ini diharapkan mampu memperbaiki celah dalam sistem yang ada.
Pengetatan mekanisme seleksi dinilai perlu agar kandidat yang terpilih benar-benar memiliki komitmen kuat terhadap Indonesia. DPR menilai proses rekrutmen harus memastikan aspek kompetensi sekaligus integritas calon awardee.
Selain itu, kontrak perjanjian antara penerima beasiswa dan negara juga menjadi perhatian. Komisi X mendorong agar isi perjanjian menegaskan kewajiban kembali ke Tanah Air serta kontribusi nyata setelah studi selesai.
Penanaman nilai kebangsaan pun dinilai tidak cukup dilakukan di awal seleksi saja. Proses pembinaan harus berlangsung berkelanjutan selama masa studi agar komitmen tetap terjaga.
Penyesuaian dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional
Selain memperketat rekrutmen, DPR mengusulkan agar mekanisme seleksi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Program studi yang dibiayai diharapkan relevan dengan sektor prioritas dan kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri.
Ia menekankan bahwa mahasiswa yang dikirim melalui LPDP harus memiliki komitmen kuat untuk kembali dan berkontribusi bagi Indonesia. Orientasi beasiswa tidak boleh lepas dari tujuan pembangunan jangka panjang.
Lalu juga menyatakan sejalan dengan pandangan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, yang menyebut penerima LPDP memiliki “utang budi” kepada negara. Pernyataan ini mempertegas bahwa beasiswa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, DPR memandang perlu adanya sistem pengawasan yang lebih kuat. Penguatan ini diharapkan memastikan lulusan LPDP benar-benar kembali dan mengisi sektor strategis yang membutuhkan keahlian mereka.
Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan Nasional
Komisi X pun mendorong evaluasi total terhadap sistem yang ada, termasuk memperluas akses bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kalangan pondok pesantren. Pemerataan akses menjadi bagian penting dalam reformasi kebijakan beasiswa.
"DPR berharap LPDP tidak terkesan hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendidikan nasional," tandasnya. Harapan ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kesempatan belajar.
Menurut DPR, LPDP harus mampu menjangkau lebih banyak talenta dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah. Dengan demikian, manfaat dana pendidikan negara dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Indonesia.
Pemerataan ini juga dinilai selaras dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Talenta dari daerah 3T dan pesantren diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui beasiswa negara.
Awal Mula Polemik yang Mencuat ke Publik
Awal mula kasus ini mencuat usai Dwi Sasetyaningsih mengunggah video di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Unggahan tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di ruang publik.
Di postinganya, ia menampilkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anak keduanya yang baru saja resmi memperoleh paspor negara tersebut. Konten tersebut memicu berbagai tanggapan dan akhirnya menarik perhatian parlemen.
Peristiwa ini menjadi latar belakang munculnya dorongan evaluasi dari DPR. Meski demikian, fokus Komisi X diarahkan pada pembenahan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dengan usulan pengetatan rekrutmen dan evaluasi menyeluruh, DPR berharap LPDP tetap menjadi instrumen strategis negara. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berkomitmen bagi Indonesia.
