JAKARTA - Di tengah wacana impor kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), suara industri dalam negeri menguat. 

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyuarakan kemampuan produsen komponen otomotif nasional untuk memasok kebutuhan mobil pick up tersebut.

Langkah ini bukan semata soal pemenuhan unit kendaraan, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat struktur industri otomotif nasional. Segmen kendaraan komersial, termasuk pick up, dinilai memiliki efek berganda terhadap rantai pasok manufaktur dalam negeri.

Rantai pasok industri otomotif nasional erat kaitannya dengan pelaku industri komponen otomotif skala kecil dan menengah. Kemenperin konsisten melakukan berbagai program pembinaan dan pendampingan agar industri kecil dan menengah (IKM) dapat masuk ke dalam rantai pasok kendaraan bermotor.

Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan industri nasional. Terlebih, kondisi pasar domestik yang belum sepenuhnya pulih menuntut penguatan dari sisi produksi dalam negeri.

Pembinaan IKM Komponen Otomotif

Berbagai program telah digulirkan Kemenperin untuk meningkatkan daya saing IKM. Di antaranya Fasilitasi Restrukturisasi Mesin dan Peralatan, Pendampingan dan Sertifikasi ISO 9001, Implementasi Industri 4.0, hingga Pendampingan Penerapan Lean Manufacturing.

Selain itu, dilakukan pula Sosialisasi ISO 14001 dan IATF serta Fasilitasi Link and Match dengan industri besar. Langkah ini bertujuan agar IKM mampu memenuhi standar kualitas dan efisiensi yang dibutuhkan industri otomotif modern.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya bersama Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko).

Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif merupakan asosiasi IKM manufaktur komponen otomotif binaan Ditjen IKMA. Berdiri sejak 13 tahun lalu, Pikko memiliki 110 anggota yang memproduksi komponen berbahan metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet serta mould and dies sebagai tier 2 dan 3 industri otomotif nasional.

Pengalaman AMMDes dan Bukti Kapasitas Lokal

Salah satu sinergi nyata Kemenperin dan Pikko adalah peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada 2018 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show. Kendaraan niaga tersebut diproduksi oleh anak usaha PT Astra Otoparts Tbk melalui PT Velasto Indonesia yang kini menjadi PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia.

Produksi AMMDes melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota Pikko dan IKM Tegal. Pengalaman ini membuktikan kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan kendaraan niaga berbasis kebutuhan nasional.

Pengembangan kendaraan niaga nasional menjadi bagian strategi meningkatkan kemandirian industri. Selain memperkuat manufaktur, langkah ini juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Kemenperin proaktif mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, penguatan rantai pasok, serta peningkatan investasi dan penguasaan teknologi. Dengan fasilitasi tersebut, IKM lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga sektor perorangan, swasta hingga pemerintah.

Dampak Ekonomi dan Kekhawatiran Impor

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyebut prospek kendaraan niaga sangat besar. Ia mengilustrasikan jika pengadaan 70 ribu unit pick up dipenuhi produk dalam negeri, maka dampak ekonomi (backward linkage) dapat mencapai sekitar Rp27 triliun.

Kemenperin menegaskan pemenuhan melalui produksi domestik akan membuat nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dinikmati Indonesia. Subsektor seperti ban, kaca, baterai basah, logam, kulit, plastik, kabel, hingga elektronik ikut terdorong.

Namun, rencana impor kendaraan operasional KDKMP oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memunculkan kekecewaan dari Pikko. Utilisasi produksi industri komponen yang masih di kisaran 60–70% dinilai bisa tertekan bila impor kendaraan utuh dilakukan.

Ketua Pikko, Rosalina Faried, menyampaikan kekhawatiran dampak terhadap sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok. “Di tengah situasi industri otomotif nasional yang masih lesu, harapan dari Pikko supaya adanya perhatian dari Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India, dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP,” ujarnya.

Pandangan Gaikindo dan Kapasitas Produksi Nasional

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Putu Juli Ardika menilai industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tersebut, meski memerlukan waktu penyesuaian.

Ia menyebut anggota Gaikindo dan industri pendukung seperti GIAMM memiliki kapasitas produksi memadai. Saat ini Gaikindo beranggotakan 61 perusahaan dengan total kapasitas sekitar 2,5 juta unit kendaraan roda empat atau lebih per tahun.

Untuk segmen pick up, produksi dilakukan oleh sejumlah anggota seperti PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT Astra Daihatsu Motor. Total kapasitas produksi pick up disebut mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun.

Mayoritas kendaraan berpenggerak 4x2 dengan TKDN di atas 40% dan didukung jaringan purna jual luas. Sementara untuk tipe 4x4 dapat diproduksi, namun membutuhkan waktu persiapan. Harapannya, optimalisasi kapasitas domestik dapat mengurangi risiko penurunan produksi serta potensi pengurangan tenaga kerja di tengah lesunya pasar.