JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola regulasi melalui Regulatory Impact Assessment (RIA).
Kebijakan ini diimplementasikan sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP) dengan tujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, transparan, dan berbasis bukti.
Langkah ini menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dengan RIA, setiap kebijakan baru dianalisis dampaknya secara komprehensif sebelum diterapkan, sehingga risiko dan ketidakefisienan dapat diminimalisir.
“Implementasi RIA bukan hanya agenda domestik, tapi juga memiliki relevansi internasional yang kuat.
Dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, penerapan GRP termasuk RIA menjadi salah satu indikator kesiapan kita untuk sejajar dengan negara-negara dengan standar tata kelola terbaik,” ujar Evita Manthovani, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, dalam RIA Forum 2025 di Jakarta, Kamis.
Evita menambahkan bahwa penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tetapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif.
RIA Forum 2025: Wadah Kolaborasi dan Capacity Building
RIA Forum 2025 diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan untuk mendukung kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.
Forum ini menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan praktik RIA, termasuk dalam penentuan ambang batas (threshold) yang menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.
Forum ini juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti untuk setiap regulasi, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Kolaborasi bilateral dengan Inggris diharapkan memperkuat kemampuan institusional pemerintah dalam menganalisis dampak regulasi sebelum diterapkan.
“Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris terus memperkuat kemitraannya dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi berbasis bukti.
Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” jelas Helen Fazey, Duta Besar Inggris untuk ASEAN.
Dampak Program Internasional pada Kebijakan Domestik
Program ASEAN-UK Economic Integration Programme menitikberatkan pada tiga fokus utama: reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif. Selain itu, program ini memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi, sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Dukungan terhadap sektor UMKM dan pemberdayaan wirausaha perempuan juga menjadi bagian dari strategi program ini, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Melalui inisiatif ini, kapasitas institusi di Indonesia diperkuat untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga kompetitif di kancah internasional.
Hasil yang Diharapkan dari RIA dan Kolaborasi Internasional
Evita menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung penyelenggaraan forum, khususnya Pemerintah Inggris, atas dukungan dalam memperkuat kapasitas kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
Kolaborasi internasional semacam ini menjadi contoh nyata policy learning dan pertukaran pengalaman yang dapat mempercepat transformasi tata kelola regulasi di tanah air.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk penguatan pedoman RIA nasional, termasuk dalam hal penentuan ambang batas dampak ekonomi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi penerapan RIA di seluruh Kementerian dan Lembaga,” tutup Evita.
Dengan implementasi RIA, Indonesia tidak hanya menata regulasi secara lebih efektif, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi yang transparan, efisien, dan siap bersaing di tingkat global. Langkah ini menjadi bukti bahwa reformasi regulasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan integrasi internasional.
