KEUANGANDIGITAL.COM — Rusia untuk pertama kalinya menyertakan warga di empat wilayah Ukraina yang dicaplok dalam pemilihan parlemen, langkah yang dikecam Kyiv sebagai ilegal. Lebih dari 3,5 juta pemilih terdaftar di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, wilayah yang dianeksasi Moskow pada September 2022 dan tidak diakui secara internasional.
Pemungutan suara di wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia itu sudah berlangsung sejak akhir bulan lalu, lebih awal dari jadwal pemilu nasional yang dimulai Jumat hingga Minggu. Otoritas Rusia beralasan keamanan sebagai penyebab diperpanjangnya masa pencoblosan.
Di salah satu tempat pemungutan suara di bagian Donetsk yang dikuasai Rusia, warga menjatuhkan surat suara ke kotak sementara seorang tentara Rusia bersenjata berdiri mengawasi. Pemandangan serupa dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi lain.
Klaim Moskow atas Wilayah yang Belum Sepenuhnya Dikuasai
Pemerintah Rusia menyebut Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia sebagai "wilayah baru" dengan total lebih dari 3,5 juta pemilih. Keempat wilayah itu dicaplok pada September 2022, meski Moskow tidak mengendalikan seluruh wilayahnya secara penuh.
Pemungutan suara juga digelar di Crimea, semenanjung Laut Hitam yang dianeksasi Rusia pada 2014. Pemilu masa perang ini disebut kalangan pengamat sebagai upaya Kremlin memperkokoh dominasi politik sekaligus memamerkan dukungan publik terhadap invasi.
Putin: Pemungutan Suara Bukti Rakyat Bersatu
Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidato Rabu menekankan pentingnya pencoblosan di wilayah-wilayah tersebut untuk mengisi kursi Duma Negara, majelis rendah parlemen. Menurut Putin, warga di sana memilih untuk Duma "untuk pertama kali sejak reunifikasi dengan Rusia."
Putin juga menyatakan tentara Rusia yang bertempur di garis depan akan ikut memberikan suara. Ia menyebut partisipasi itu sebagai bukti bahwa jutaan orang mendukung para pejuang.
"Pilihan dan tekad Anda akan sekali lagi menunjukkan bahwa jutaan orang berdiri di belakang pejuang kita, bahwa kita adalah rakyat yang bersatu, terikat oleh nilai-nilai bersama, memori sejarah, dan cinta pada Tanah Air, dan bahwa tidak ada yang bisa memecah belah atau mengintimidasi kita," kata Putin.
Kyiv Serukan Dunia Tidak Mengakui Hasil Pemilu
Otoritas Ukraina menilai pemungutan suara di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan mendesak pemerintah serta organisasi internasional untuk tidak mengakui hasilnya. Kyiv juga memperingatkan warganya bahwa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pidana.
Koalisi sembilan kelompok hak asasi manusia Ukraina menyerukan warga di wilayah pendudukan menjauhi tempat pemungutan suara. Mereka menilai pemilu Rusia di sana sebagai upaya melegitimasi pendudukan dan aneksasi wilayah Ukraina.
"Kami mendesak warga di wilayah pendudukan sementara, terutama, untuk melindungi nyawa dan kesehatan mereka serta menjaga keselamatan diri sendiri," demikian pernyataan koalisi tersebut.
Dugaan Paksaan dan Tekanan terhadap Warga
Violeta Artemchuk, koordinator kelompok hak asasi Donbas SOS, mengatakan anggota komisi pemilihan setempat mendatangi rumah warga dengan pengawalan tentara dan aparat keamanan Rusia. Menurut dia, tekanan juga dilakukan melalui ancaman pemecatan bagi pekerja sektor publik yang menolak memilih.
Artemchuk menambahkan bantuan sosial dan pensiun dijadikan syarat partisipasi. Warga penyandang disabilitas atau pensiunan yang tidak ikut mencoblos, katanya, bisa dimasukkan ke daftar orang yang dianggap "tidak loyal" dan kehilangan tunjangan maupun bantuan kemanusiaan.
Analis politik dari Penta Center yang berbasis di Kyiv, Volodymyr Fesenko, menyebut pemilu yang digelar di bawah ancaman senjata sebagai lelucon. Menurut dia, fakta bahwa pencoblosan berlangsung di tengah gempuran dan pemboman mencerminkan sikap Kremlin terhadap rakyat dan proses elektoral di wilayah pendudukan.
"Semua prosedur pemilu yang dijalankan otoritas pendudukan Rusia tidak ada hubungannya dengan demokrasi," kata Fesenko kepada The Associated Press.
Juru bicara Komisi Eropa Christian Wigand menyebut pemungutan suara di wilayah yang dikuasai Rusia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Uni Eropa, tegasnya, tidak akan pernah mengakui penyelenggaraan maupun hasil apa yang disebut pemilu palsu di wilayah pendudukan Ukraina.
Pemilu Duma kali ini menjadi yang pertama digelar Rusia pada masa perang sejak invasi skala penuh dimulai lebih dari empat setengah tahun lalu. Hasil resmi diperkirakan diumumkan setelah pemungutan suara nasional berakhir Minggu.