JAKARTA - Sebanyak 25 kepala daerah yang menjadi peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digandeng oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa pemaparan materi oleh KPK tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pendidikan yang diselenggarakan mulai 15 hingga 28 Juli 2026.
"Besok akan diberikan materi oleh KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi. Nanti KPK akan menjadi salah satu pemateri," kata Ace selepas pembukaan KPPD Angkatan III di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (17/7/2026).
Menurut Ace, pembekalan mengenai antikorupsi sangat krusial guna memperkokoh integritas para pemimpin daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk memprioritaskan pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya praktik rasuah dalam birokrasi pemerintahan.
Di samping pembekalan antikorupsi, para peserta juga dibekali materi tentang nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, serta kepemimpinan selama menjalani masa pendidikan di Lemhannas.
Ace menerangkan bahwa proses belajar di Lemhannas akan berjalan kurang lebih satu minggu. Setelah itu, para peserta dijadwalkan bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kerja di Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Kunjungan ke luar negeri tersebut ditujukan untuk memperluas wawasan para kepala daerah terkait manajemen tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada publik.
Selanjutnya, rangkaian program edukasi ini akan diakhiri dengan pemaparan presentasi hasil pembelajaran selama dua hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
Melalui program ini, Ace menaruh harapan besar agar lahir sosok-sosok pemimpin daerah yang berintegritas tinggi, berkarakter kuat, serta mampu memajukan daerahnya dan menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Adapun KPPD Angkatan III ini diikuti oleh 25 pemimpin daerah, yang terdiri dari 23 bupati serta dua wali kota dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia.
Daftar peserta di antaranya ialah Bupati Sinjai, Bupati Banjarnegara, Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Biak Numfor, Bupati Manokwari, Bupati Intan Jaya, Bupati Mimika, Bupati Maluku Tengah, Bupati Kepulauan Tanimbar, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Pulau Morotai, serta Bupati Lembata.
Selain nama-nama tersebut, ikut serta pula Bupati Flores Timur, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Sukamara, Bupati Aceh Besar, Bupati Seluma, Bupati Polewali Mandar, Bupati Muaro Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, hingga Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang.