JAKARTA - Program transmigrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru yang jauh lebih strategis.
Tidak lagi diposisikan semata sebagai upaya memindahkan penduduk dari wilayah padat ke daerah baru, transmigrasi diarahkan menjadi instrumen negara untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Arah kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Kementerian Transmigrasi sebagai bagian dari visi besar pembangunan jangka panjang Indonesia.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menekankan bahwa transmigrasi memiliki peran historis dan strategis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.
Ia menyebutkan bahwa dari masa Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo, aktivitas transmigrasi telah melahirkan ribuan wilayah administratif baru yang menjadi fondasi penting pembangunan nasional. Transformasi kebijakan ini pun dijalankan berdasarkan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Transmigrasi sebagai penguat keutuhan negara
Mandat pertama Presiden Prabowo dalam kebijakan transmigrasi adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penempatan warga transmigrasi di wilayah terpencil dan sunyi dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan negara di daerah-daerah yang minim aktivitas.
Kehadiran warga di kawasan tersebut tidak hanya menghidupkan wilayah, tetapi juga menjadi benteng sosial dan budaya dari potensi intervensi luar.
“Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo, ada 4 amanat. Yang pertama adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan penempatan warga trans di daerah yang sunyi, daerah yang terpencil, tidak ada bunyi suara klakson mobil, tapi mereka mengolah tanah tumbuh, dan mereka bisa menjaga kedaulatan tanah air dari intervensi dari luar,” ujar Viva Yoga Mauladi.
Ia menambahkan bahwa interaksi antara warga transmigrasi dan masyarakat lokal mendorong terjadinya akulturasi serta asimilasi budaya. Proses sosial ini, termasuk melalui pernikahan lintas suku, dinilai mampu memperkuat integrasi bangsa.
“Pengembangan budaya, pengembangan adat istiadat melalui akulturasi dan asimilasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Reforma agraria berbasis transmigrasi
Mandat kedua yang diemban Kementerian Transmigrasi adalah menjalankan reforma agraria secara konkret melalui pemberian lahan kepada warga transmigrasi.
Negara hadir dengan memberikan hak atas tanah, mulai dari satu hingga dua hektare, sebagai modal dasar bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Tanah tidak hanya dimaknai sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai sumber ekonomi jangka panjang.
“Yang kedua adalah ada tanggung jawab dari negara dengan reforma agraria memberikan tanah kepada warga trans 1 hektar, 2 hektar, menjadikan tanah bukan sekedar tanah, tapi menjadi sumber ekonomi yang akan menghidupi dan diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan, bisa merubah kesejahteraan agar lebih baik,” harap Viva Yoga.
Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Dengan pengelolaan yang tepat, tanah transmigrasi dapat menjadi basis pertanian, perkebunan, maupun usaha produktif lainnya yang berkelanjutan.
Lumbung pangan dan swasembada nasional
Mandat ketiga Presiden Prabowo menempatkan kawasan transmigrasi sebagai bagian penting dalam strategi swasembada pangan nasional. Viva Yoga menjelaskan bahwa sebagian besar kawasan transmigrasi, terutama di Indonesia Timur, telah lama berperan sebagai lumbung pangan, khususnya beras. Peran ini akan terus diperkuat seiring dengan kebutuhan nasional yang kian meningkat.
“Yang ketiga, kawasan transmigrasi sebagian besar adalah juga menjadi lumbung pangan, terutama lumbung pangan beras di daerah Indonesia Timur itu masih menjadi lumbung pangan beras dan ini berkontribusi untuk membangun Swasembada pangan,” katanya.
Optimalisasi kawasan transmigrasi sebagai sentra pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan pendampingan, kawasan ini diproyeksikan menjadi tulang punggung produksi pangan Indonesia.
Pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah
Mandat keempat yang tidak kalah penting adalah menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, industrialisasi, serta hilirisasi di wilayah transmigrasi agar tercipta aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lapangan kerja.
“Dan yang keempat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pengembangan infrastruktur kemudian melalui peningkatan pendapatan mengurangi kemiskinan terjadi aktivitas ekonomi melalui program industrialisasi hirilisasi di kawasan transmigrasi itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Viva Yoga.
Ia menegaskan bahwa kawasan transmigrasi akan terus dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Program pengolahan UMKM, bisnis ekonomi kecil hingga industri skala besar dirancang untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Jadi Kawasan Transmigrasi juga akan berkontribusi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Dengan empat mandat tersebut, transmigrasi kini memasuki fase transformasi yang lebih terarah dan strategis. Viva Yoga menutup dengan menegaskan bahwa visi baru Kementerian Transmigrasi sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi menjadi instrumen penting untuk persatuan, kesejahteraan, dan kemajuan ekonomi Indonesia.