JAKARTA - Dubai mengambil langkah tegas terhadap mata uang kripto dengan melarang aktivitas terkait privacy coins di wilayah Dubai International Financial Centre (DIFC) pada 12 Januari 2026.
Keputusan ini mencakup larangan perdagangan, promosi, aktivitas dana, hingga instrumen derivatif yang menggunakan aset digital dengan fitur privasi. Langkah ini menegaskan tren global dalam memperkuat standar anti-money laundering (AML) dan memastikan identitas pengirim serta penerima transaksi dapat dilacak.
Larangan ini dipandang sebagai upaya Dubai untuk meningkatkan transparansi transaksi finansial, sekaligus menyesuaikan regulasi pasar kripto lokal dengan praktik internasional. Meski begitu, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas bagi investor, bursa, dan pengembang aset digital yang sebelumnya memanfaatkan privacy coins sebagai instrumen transaksi.
Fungsi Privacy Coins dan Alasannya Dilarang
Privacy coins adalah jenis cryptocurrency yang memungkinkan penyembunyian informasi transaksi, termasuk identitas pengirim, penerima, dan jumlah transfer. Contoh populer termasuk Monero (XMR) dan Zcash (ZEC). Regulasi DFSA menilai fitur privasi ini menyulitkan penerapan standar global, termasuk Financial Action Task Force (FATF), karena menghambat proses identifikasi pelaku transaksi.
Larangan ini tidak hanya mencakup koin itu sendiri, tetapi juga layanan pendukung seperti mixers atau tumblers, yang menyamarkan jejak aset digital. Dengan demikian, setiap aktivitas yang menyulitkan pelacakan transaksi dilarang keras di lingkungan resmi DIFC. Regulasi ini memastikan ekosistem crypto yang terpantau tetap mematuhi standar internasional.
Kategori Aset Crypto yang Terdampak
Aset privacy coins seperti Monero dan Zcash jelas terdampak oleh aturan baru ini. Aktivitas resmi yang melibatkan token privasi di bursa atau produk keuangan di DIFC kini dilarang. Hal ini mencakup perdagangan, listing, promosi, hingga derivatif terkait koin privasi.
Selain itu, larangan juga berdampak pada stablecoin non-fiat. Hanya stablecoin yang didukung oleh cadangan likuid berkualitas tinggi yang memenuhi kriteria DFSA. Investor dan pengembang kini harus menyesuaikan strategi perdagangan dan listing dengan aturan ketat yang diberlakukan regulator.
Alasan Utama Regulator Dubai
DFSA menekankan bahwa privacy coins sulit diawasi dan berpotensi digunakan untuk pencucian uang serta penghindaran sanksi internasional. Standar FATF mewajibkan identifikasi pengirim dan penerima transaksi, yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh privacy coins.
Regulator menilai larangan ini sebagai langkah penting untuk menjaga transparansi keuangan dan melindungi sistem dari risiko kriminal. Dubai berupaya memposisikan DIFC sebagai pusat finansial yang patuh terhadap aturan global tanpa menutup akses terhadap inovasi digital, sejauh masih berada dalam batas regulasi.
Respons Pasar Crypto terhadap Larangan
Meski aktivitas resmi dibatasi, respons pasar global terhadap privacy coins justru menunjukkan lonjakan spekulatif. Monero mencatat rekor tertinggi pada hari aturan mulai berlaku, sementara Zcash mengalami arus beli yang meningkatkan nilainya di pasar bebas.
Fenomena ini mencerminkan dinamika pasar kripto, di mana pembatasan regulasi dapat memicu minat beli spekulatif. Investor yang berada di luar yurisdiksi dengan aturan ketat tetap memiliki akses ke aset ini, sehingga likuiditas dan harga tetap berfluktuasi secara global.
Implikasi Global dan Tren Regulasi
Langkah Dubai sejalan dengan tren internasional. Uni Eropa melalui regulasi MiCA membatasi aktivitas anonim di pasar kripto, sementara Hong Kong mempersulit listing privacy coins di bursa. Regulasi ini menegaskan prioritas transparansi dan keamanan sistem keuangan atas privasi transaksional absolut.
Kebijakan serupa menunjukkan bahwa pusat finansial global berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kepatuhan hukum. Investor institusional kini semakin mempertimbangkan lokasi dan regulasi bursa sebelum melakukan investasi di aset privasi.
Dampak terhadap Investor dan Likuiditas
Larangan DFSA berpotensi menurunkan akses investor terhadap privacy coins di lingkungan teregulasi, memaksa mereka mencari venue perdagangan di luar DIFC atau menggunakan dompet pribadi tanpa perantara. Likuiditas di bursa resmi berkurang, sementara aktivitas spekulatif di pasar bebas bisa meningkat.
Investor perlu memahami bahwa larangan ini tidak berlaku global, sehingga peluang perdagangan masih ada di wilayah lain. Namun, pasar yang tunduk pada regulasi ketat akan melihat volume transaksi dan aksesibilitas menurun signifikan.
Pandangan Jangka Panjang terhadap Crypto
Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi regulasi dalam ekosistem kripto global. Larangan privacy coins memberi kepastian hukum bagi institusi, mengurangi risiko pencucian uang, dan mendorong tata kelola yang lebih transparan.
Di sisi lain, komunitas crypto diingatkan bahwa inovasi teknologi harus sejalan dengan kepatuhan regulasi, terutama di pusat finansial dunia seperti Dubai. Seiring adopsi aset digital meningkat, keseimbangan antara privasi pengguna dan kebutuhan regulasi akan terus menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak.