JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan target ambisius untuk menghentikan impor sejumlah komoditas pangan utama, termasuk beras, garam, jagung, dan protein, pada akhir 2026.
Langkah ini sejalan dengan berbagai program prioritas di sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan, sekaligus mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ambisi Pemerintah Capai Swasembada Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan swasembada pangan nasional.
“Target pemerintah tahun depan kita betul-betul sudah hampir swasembada pangan, mulai garam, beras, jagung, ikan, [komoditas] protein, kita akan selesaikan. Akhir tahun depan itu tidak akan impor lagi insyaallah,” ujarnya dalam sambutan Hari Retail Nasional 2025 di Jakarta Selatan.
Menurut Zulhas, ketergantungan pada impor menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat dan sektor ritel. Dia mencontohkan bahwa pada tahun lalu Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas utama:
Gandum: 13 juta ton per tahun
Gula: 6 juta ton
Kedelai: 3 juta ton
Garam: 2,8 juta ton
Jagung: 3 juta ton
Beras: 4,5 juta ton
Zulhas menekankan bahwa swasembada pangan menjadi fokus kebijakan saat ini, dengan mencontoh keberhasilan era Orde Baru yang mampu memproduksi 2 juta ton kedelai per tahun.
Produksi Pangan dan Stok Beras Meningkat
Dalam hal beras, Zulhas menyebut produksi beras naik dari 30 juta ton pada tahun lalu menjadi 34,7 juta ton menjelang akhir 2025. Sementara itu, stok beras di gudang Perum Bulog tercatat sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan kesiapan pemerintah menghadapi fluktuasi pasokan.
Zulhas juga menyebut peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 pada akhir 2024 menjadi 124 saat ini. “Kalau pangan berdaulat, maka sepertiga PR selesai, pertanian, nelayan, peternakan. Sepertiga rakyat kita yang paling miskin kita akan selesaikan insyaallah tahun depan,” tuturnya.
Peningkatan produksi ini diharapkan mampu menekan kebutuhan impor sekaligus memberikan kepastian harga bagi petani dan konsumen.
Dukungan Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya. Menurut Prabowo, strategi pangan yang diterapkan telah membuahkan hasil signifikan, termasuk produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Tanah Air.
Selain itu, pemerintah berencana memperluas pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Infrastruktur ini diyakini akan menyokong ekosistem pangan nasional dengan mempermudah distribusi komoditas pangan dari daerah produksi ke pusat konsumsi.
“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor yang membantu rakyat, membantu rakyat menengah dan rakyat bawah,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Strategi Menuju Kemandirian Pangan
Target penghentian impor pada akhir 2026 mencerminkan pendekatan komprehensif pemerintah, mencakup peningkatan produksi pertanian, pengembangan peternakan, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Langkah ini juga mendorong:
Kemandirian pangan nasional
Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
Stabilitas harga pangan bagi masyarakat
Dengan integrasi antara produksi, distribusi, dan infrastruktur, pemerintah berharap Indonesia bisa mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada negara lain, dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
Dengan fokus pada swasembada pangan, peningkatan produksi, dan penguatan distribusi, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara yang mandiri secara pangan pada akhir 2026, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk keberlanjutan jangka panjang sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.A