JAKARTA - Pemberian gelar Pahlawan Nasional di Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyerahkan 49 nama calon penerima gelar kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Fadli menegaskan bahwa pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan hal baru. Nama Soeharto telah diajukan tiga kali, termasuk pada 2011 dan 2015, dan seluruh pengusulan sebelumnya memenuhi syarat yang berlaku.
"Semua nama yang diajukan, telah melalui penelitian, pengkajian, dan pendalaman secara objektif, melibatkan berbagai lapisan pemerintahan dari kabupaten, kota, provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Proses ini memastikan semua calon pahlawan memenuhi syarat yang ditetapkan," jelas Fadli.
Fadli menekankan, proses ini dilakukan secara ketat dan transparan. Selain melibatkan pemerintah daerah hingga pusat, pengusulan nama-nama calon pahlawan juga melalui kajian mendalam dari TP2GP, yang bertugas meneliti dan menilai kelayakan setiap tokoh.
Pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa bagi Indonesia.
Pemerintah berencana mengumumkan daftar resmi penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Namun, keputusan akhir tetap berada di hak prerogatif Presiden.
Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Soeharto
Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga mendapat tanggapan dari tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Ia menilai langkah tersebut patut diapresiasi meski dinilainya datang terlambat.
"Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sesuatu yang sangat patut, meskipun terlambat. Selama 30 tahun memimpin Indonesia, beliau menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa dan negara," kata Din Syamsuddin.
Din menekankan kontribusi Soeharto dalam pembangunan nasional yang dikenal dengan julukan “Bapak Pembangunan” tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menambahkan, hubungan Soeharto dengan umat Muslim di Indonesia juga menjadi salah satu aspek penting yang dicatat sejarah.
"Soeharto menunjukkan diri sebagai seorang yang punya komitmen kepada Islam, bukan secara subjektif, tapi secara objektif.
Mayoritas penduduk bangsa Indonesia adalah Muslim, dan membangun rakyat Indonesia juga membangun Muslim, dan memang banyak yang tidak suka dengan dekatnya Soeharto kepada Islam di akhir masa kepemimpinannya. Namun, sejarah telah mencatat," jelas Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin juga mengimbau masyarakat untuk menyikapi keputusan ini dengan bijaksana. Menurutnya, pengakuan terhadap Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak menghapus jasa tokoh lain, termasuk Presiden Soekarno sebagai proklamator bangsa.
"Marilah kita terima ini dengan penuh kebijaksanaan. Tentu juga Soekarno harus diakui sebagai proklamator, sebagai presiden. Bahwa ada kesalahan dari seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinan itu sangat-sangat mungkin. Asalkan jangan melakukan pelanggaran konstitusional," pungkasnya.
Mekanisme Transparan Pengusulan Pahlawan Nasional
Menurut Fadli Zon, pengusulan Pahlawan Nasional melalui mekanisme formal yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Proses ini dimulai dari usulan di tingkat kabupaten dan kota, kemudian diteruskan ke provinsi sebelum dikaji oleh TP2GP.
Selain itu, tim peneliti melakukan pendalaman latar belakang setiap tokoh untuk memastikan kontribusi yang diberikan bagi bangsa dan negara benar-benar nyata. Hal ini mencakup evaluasi historis, dokumentasi jasa, dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
Fadli menegaskan bahwa prosedur ini dirancang untuk mencegah kesalahan atau klaim subjektif terhadap calon penerima gelar. Tujuan utama dari transparansi ini adalah memastikan bahwa semua tokoh yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional benar-benar berhak mendapat penghargaan.
Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Sejarah Bangsa
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar formalitas, tetapi juga simbol penghargaan atas jasa yang diberikan tokoh-tokoh penting bagi bangsa. Menurut Fadli, hal ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menghormati sejarah.
"Pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa bagi Indonesia," ujar Fadli. Ia menambahkan, daftar resmi penerima gelar akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pahlawan, menegaskan bahwa penghargaan ini memiliki momen simbolis yang strategis bagi publik.
Din Syamsuddin menambahkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap gelar ini juga harus mencerminkan kebijaksanaan dalam menilai sejarah. Penghargaan terhadap satu tokoh tidak menghapus jasa tokoh lain, melainkan menambah pemahaman tentang kompleksitas sejarah bangsa.