JAKARTA - Capaian positif berhasil dibukukan oleh Kementerian Hukum pada berbagai unit utama selama paruh pertama tahun 2026. Keberhasilan ini mencakup bidang pelayanan administrasi hukum, bantuan hukum, kekayaan intelektual, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan di Jakarta, Sabtu, bahwa Badan Strategi Kebijakan (BSK) kini memegang peran krusial dalam perumusan kebijakan di internal kementerian. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang ditetapkan selalu berpijak pada analisis serta data yang valid.
"Tidak ada satu pun keputusan yang diambil tanpa melewati rekomendasi strategi kebijakan dari BSK Kementerian Hukum," ujar Supratman.
Ia menambahkan bahwa seluruh langkah yang diambil bukan berdasarkan kemauan personal, melainkan merujuk pada fakta konkret, data, serta rekomendasi yang telah diformulasikan oleh BSK.
Pada sektor pelayanan publik, Supratman memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sukses menuntaskan 99 persen berkas permohonan yang masuk dari masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri mengingat masih ada sekitar satu persen permohonan yang belum rampung.
"Dari kurang lebih 10 juta pelayanan di AHU setiap tahun, satu persen berarti masih ada sekitar 100 ribu pelayanan yang belum selesai," katanya.
Sebagai langkah taktis mempercepat penanganan hambatan tersebut, Kementerian Hukum meluncurkan inovasi program bertajuk Pasti Ada Solusi yang dihelat saban hari Jumat. Lewat wadah ini, warga bisa mengadukan secara langsung kendala pelayanan yang mereka alami kepada Menteri Hukum demi mendapatkan jalan keluar segera.
Beralih ke sektor bantuan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tercatat telah menginisiasi pendirian 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan di seluruh penjuru negeri demi memperluas keterjangkauan akses hukum bagi warga.
Supratman mengungkapkan bahwa pihaknya bakal merajut sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan. Langkah ini bertujuan agar penyediaan layanan hukum dan keterbukaan akses keadilan bisa diintegrasikan secara padu.
"Saya akan bicara dengan Polri dan Kejaksaan agar semua proses yang terkait layanan hukum maupun akses keadilan bisa disatukan dan kami berkolaborasi lintas instansi," ujarnya.
Sementara di sektor kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mempererat hubungan kerja sama dengan kementerian, lembaga, dunia akademis, serta pelaku usaha. Sinergi ini digerakkan untuk memperkokoh proteksi kekayaan intelektual sekaligus mengakselerasi pemrosesan permohonan dari publik.
Menurut penilaian Supratman, durasi pengurusan pendaftaran indikasi geografis dan merek kolektif di tanah air saat ini sudah masuk dalam jajaran yang paling kilat di skala global. Ia mengklaim Indonesia sekarang menduduki posisi puncak sebagai negara dengan total pendaftaran indikasi geografis terbanyak di wilayah ASEAN, melonjak dari posisi kedua sebelumnya.
Di sisi lain, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dinilai sukses menggulirkan beragam program peningkatan kompetensi bagi para aparatur, dibersamai dengan Inspektorat Jenderal yang terus menajamkan fungsi pengawasan di internal.
Supratman memastikan Kementerian Hukum berkomitmen penuh untuk mengeksekusi tindak lanjut atas segala bentuk temuan, baik dari pengawasan internal maupun dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Terkait tata kelola kelembagaan, ia menyebutkan bahwa jajaran kesekretariatan telah menerapkan sistem merit dalam pengelolaan SDM. Penerapan ini ditujukan memicu kontribusi aktif dari seluruh unit kerja saat merumuskan kebijakan.
Guna mempererat pola komunikasi di internal, Kementerian Hukum diagendakan bakal menyelenggarakan town hall meeting atau forum diskusi terbuka yang melibatkan sekitar 7.900 personel.
"Kami ingin membentuk tim yang solid dalam rangka mewujudkan cita-cita Bapak Presiden, yaitu birokrasi yang melayani," kata Supratman.
