JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini mulai mengidentifikasi berbagai persoalan di sektor industri sebagai upaya mengantisipasi lonjakan PHK setelah menggelar rapat koordinasi dengan DPR RI.
"Hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Prasetyo menyampaikan bahwa Satgas Mitigasi PHK bersinergi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dalam melakukan pengawasan sekaligus berbagi data terkait kendala di sejumlah perusahaan yang berisiko melakukan PHK.
Bagi perusahaan yang terindikasi rawan melakukan PHK, Satgas bakal melakukan mitigasi secara spesifik. Selain itu, pihak Satgas juga memberikan perhatian khusus kepada perusahaan yang telah melakukan PHK namun belum menuntaskan kewajiban mereka terhadap pekerja.
"Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan, tetapi apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kami untuk bersama-sama melakukan mitigasi," kata dia.
Prasetyo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK tersebut memaparkan bahwa kasus PHK tidak hanya terpusat pada satu sektor tertentu lantaran faktor penyebabnya yang sangat bervariasi.
"Ada yang memang, misalnya, permintaannya turun. Ada juga yang bermasalah terhadap modal. Modal disimpan di sebuah institusi perbankan yang institusi perbankannya bermasalah. Ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan institusi lain di perbankannya, ini juga ikut bermasalah," ucapnya.
Oleh karena itu, Satgas berkomitmen untuk memetakan aneka hambatan tersebut secara terperinci.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan kesiapan lembaga legislatif untuk bersinergi dengan pemerintah demi menekan angka PHK di Indonesia.
"Jadi, nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI)," kata Dasco.
