JAKARTA. Melemahnya harga minyak mentah dunia jenis Brent hingga menyentuh level US$ 80 per barel menciptakan celah bagi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri.
Meredupnya harga komoditas energi global tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menyeimbangkan harga pasar Pertamax sekaligus mencegah beralihnya konsumen ke Pertalite.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, berpendapat bahwa fluktuasi harga global saat ini memberikan keleluasaan fiskal yang memadai bagi pemerintah dan PT Pertamina (Persero).
Menurutnya, kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi secara terukur dipandang sebagai langkah wajar dalam mempertahankan keseimbangan pasokan serta permintaan di pasar domestik.
"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).
Piter memaparkan, tata kelola niaga energi nasional seharusnya memperjelas batasan antara komoditas bersubsidi dengan produk komersial yang dilepas ke mekanisme pasar. Formula ini dianggap krusial demi memberikan edukasi bagi masyarakat serta menjaga keberlanjutan beban belanja APBN.
"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," jelasnya.
Lebih lanjut, Piter mengungkapkan bahwa penyesuaian harga Pertamax perlu segera dilakukan guna menekan penumpukan konsumsi pada BBM bersubsidi jenis Pertalite yang memiliki kuota terbatas.
Ia menyebut, disparitas harga yang terlalu jauh antara kedua produk tersebut menjadi penyebab utama terjadinya antrean panjang di berbagai SPBU.
"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," tandasnya.
