JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keamanan cadangan energi nasional di tengah kelanjutan proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran.
“Kalau berkaca dari proses panjang perundingan Iran dan AS, pemerintah tetap harus terus memastikan mengamankan sumber energi tanah air, apa pun kondisi yang berlangsung di Timur Tengah,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas berlangsungnya perundingan di Swiss. Kendati pembicaraan itu memberikan sinyal positif bagi stabilitas harga minyak dunia dan ketegangan di Timur Tengah, Anggia menegaskan bahwa dinamika hubungan kedua negara masih sulit diprediksi.
Oleh sebab itu, Indonesia wajib bersiap terhadap segala skenario yang mungkin terjadi.
“Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” tegas Anggia.
Mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Anggia menjelaskan bahwa penyesuaian harga tetap mengacu pada mekanisme pasar global, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Regulasi ini mengatur formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum.
“Jadi, kalau terjadi fluktuasi, baik itu naik atau turun, harga BBM nonsubsidi tentu juga akan menyesuaikan, baik itu naik atau turun. Di mana formula harga BBM itu menggunakan rata-rata harga pasar 1 bulan terakhir,” tambah Anggia.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeli Baghaei, pada Senin (22/6) menyatakan bahwa pembicaraan teknis di resor Burgenstock, Swiss, pada Minggu (21/6) yang melibatkan mediator dari Pakistan dan Qatar, tidak terganggu oleh ancaman Presiden AS Donald Trump.
Meski demikian, situasi sempat memanas setelah Trump melalui unggahan di Truth Social memperingatkan akan melakukan serangan terhadap Iran jika Teheran tidak menghentikan tindakan sekutunya di Lebanon.
Berdasarkan laporan media, delegasi Iran dilaporkan sempat keluar dari ruangan negosiasi dan menuntut permintaan maaf terkait pernyataan tersebut.
