JAKARTA - Perubahan pola kerja menuju sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebutuhan infrastruktur digital di Indonesia.
Di tengah situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah strategis untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap optimal.
Salah satu upaya yang ditekankan adalah mendorong skema berbagi infrastruktur antaroperator. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efisiensi sekaligus memastikan layanan digital tetap stabil di tengah lonjakan trafik data yang terjadi akibat perubahan aktivitas masyarakat.
Dorongan Komdigi untuk Kolaborasi Infrastruktur
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong akselerasi skema berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) antaroperator seluler guna menjaga efisiensi industri di tengah pemberlakuan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) nasional.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan bahwa skema tersebut memiliki peran krusial dalam menekan biaya operasional. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efisiensi energi yang semakin dibutuhkan dalam industri telekomunikasi modern.
Langkah kolaboratif ini diproyeksikan mampu menjaga iklim kompetisi tetap sehat. Di sisi lain, resiliensi industri telekomunikasi juga diharapkan semakin kuat dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.
“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan dilansir dari Antara, Selasa.
Kebutuhan Efisiensi di Tengah Lonjakan Trafik Data
BACA JUGA Tak Patuh PP TUNAS, Komdigi Bakal Panggil Meta dan Google
Langkah efisiensi ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya beban trafik data pada infrastruktur operator saat ini. Aktivitas digital masyarakat yang meningkat, terutama selama kebijakan WFH, memberikan tekanan tambahan pada jaringan telekomunikasi.
Dalam kondisi ini, operator seluler dituntut untuk tetap menjaga kualitas layanan tanpa harus meningkatkan biaya operasional secara signifikan. Oleh karena itu, berbagi infrastruktur menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif.
Pendekatan ini juga memungkinkan operator untuk lebih fokus pada pengembangan layanan dan inovasi, tanpa terbebani oleh pembangunan infrastruktur yang berulang.
Kapasitas Infrastruktur Operator Telekomunikasi
Sebagai gambaran kekuatan aset industri, beberapa operator besar telah memiliki infrastruktur yang cukup luas. Per 2025, Indosat Ooredoo Hutchison mengoperasikan lebih dari 200.000 BTS secara keseluruhan dengan fokus pada jaringan 4G dan 5G.
Sementara itu, XLSMART yang merupakan hasil penggabungan XL Axiata dan Smartfren tercatat mengoperasikan lebih dari 225.000 unit BTS pada akhir 2025. Angka ini menunjukkan kapasitas jaringan yang cukup besar untuk melayani kebutuhan pelanggan.
Adapun Telkomsel, hingga kuartal III/2024, mengoperasikan sebanyak 269.066 unit BTS. Namun, perusahaan belum merilis laporan terbaru terkait jumlah infrastruktur yang dimiliki.
Kapasitas ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung implementasi skema berbagi infrastruktur di masa depan.
Penguatan Infrastruktur Pasif dan Aktif
Komdigi akan mengawal sinergi infrastruktur yang mencakup aspek pasif maupun aktif. Infrastruktur pasif meliputi menara telekomunikasi dan saluran kabel bawah tanah atau ducting yang menjadi fondasi jaringan.
Sementara itu, infrastruktur aktif mencakup jaringan serat optik yang berfungsi sebagai jalur utama transmisi data. Sinergi kedua aspek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional operator.
Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan tidak terjadi duplikasi yang tidak perlu. Hal ini juga akan berdampak pada penghematan biaya serta peningkatan kualitas layanan.
Dukungan Regulasi dan Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi pembangunan fasilitas penunjang keandalan digital. Langkah ini menjadi penting agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat izin pembangunan menara telekomunikasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penyediaan gorong-gorong kabel yang lebih terintegrasi.
Upaya ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih infrastruktur yang sering terjadi di lapangan. Dengan sistem yang lebih terorganisir, kualitas jaringan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Harapan Terhadap Industri Telekomunikasi Nasional
"Kami optimis industri telekomunikasi nasional memiliki resiliensi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan pola kerja masyarakat, sekaligus tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi pelanggan," kata Wayan.
Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kemampuan industri telekomunikasi dalam menghadapi tantangan baru. Terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan kualitas layanan.
Kebijakan WFH sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengantisipasi krisis global melalui penghematan konsumsi BBM. Hal ini turut berdampak pada meningkatnya aktivitas digital di berbagai sektor.
BACA JUGA Data Komdigi: YouTube, Facebook, dan Instagram Belum Patuhi Ketentuan PP Tunas
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tengah menggodok fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja bagi ASN. Kebijakan ini juga diimbau untuk diterapkan di sektor swasta.
Wayan menilai industri telekomunikasi nasional memiliki fundamental yang kuat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Dengan dukungan infrastruktur yang tepat, layanan digital dapat tetap berjalan optimal.
Skema berbagi infrastruktur juga diharapkan mampu menekan belanja modal (capex) operator. Pada saat yang sama, langkah ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan tarif layanan bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan sinyal bahwa rincian kebijakan nasional terkait WFH akan diumumkan secara resmi pada hari ini, Selasa. Pengumuman ini dinanti oleh pelaku industri.
Informasi tersebut akan menjadi acuan penting bagi operator dalam mengatur beban jaringan secara real-time. Dengan demikian, kualitas layanan dapat tetap terjaga di tengah perubahan pola aktivitas masyarakat.
