JAKARTA - Tekanan terhadap keuangan negara mendorong pemerintah mencari berbagai cara untuk menjaga stabilitas fiskal pada 2026.
Salah satu fokus utama adalah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman. Dalam situasi ini, efisiensi belanja menjadi strategi yang terus diperkuat, termasuk dengan mengkaji ulang program-program beranggaran besar.
Salah satu program yang kini masuk dalam pembahasan adalah makan bergizi gratis (MBG). Program tersebut memiliki alokasi anggaran sangat besar, sehingga dinilai memiliki ruang untuk dilakukan penyesuaian. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Opsi pemangkasan hari pelaksanaan program MBG
Pemerintah tengah mempertimbangkan skenario pengurangan hari pelaksanaan program MBG. Dari sebelumnya berjalan enam hari dalam sepekan, program ini diusulkan menjadi lima hari. Langkah tersebut diproyeksikan mampu menekan pengeluaran negara secara signifikan.
Dengan total anggaran mencapai Rp 335 triliun, perubahan kecil dalam mekanisme pelaksanaan dapat berdampak besar terhadap penghematan. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu opsi realistis untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun, pemerintah tetap berhati-hati agar manfaat program tidak berkurang secara signifikan.
Pendekatan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran. Efisiensi dilakukan tanpa harus menghapus program yang sudah direncanakan. Dengan demikian, tujuan sosial dari program tetap dapat berjalan.
Potensi penghematan capai puluhan triliun rupiah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pengurangan hari operasional MBG berpotensi menghasilkan penghematan besar. “Hitungan kasarnya, bisa sekitar Rp 40 triliun, tapi bisa lebih,” ujarnya, Rabu (25/3/2026). Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak dari kebijakan efisiensi yang tengah dikaji.
Penghematan ini bahkan belum termasuk potensi efisiensi lain yang sebelumnya telah dibahas pemerintah. Dalam berbagai wacana, pemerintah sempat menyinggung kemungkinan penghematan hingga Rp 80 triliun dari berbagai pos belanja. Hal ini menegaskan bahwa strategi efisiensi dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga untuk mengusulkan langkah penghematan masing-masing. Setiap instansi diharapkan mampu mengidentifikasi pos belanja yang dapat ditekan. Dengan cara ini, efisiensi tidak hanya bertumpu pada satu program saja.
Tekanan fiskal dipengaruhi dinamika harga energi global
Langkah efisiensi yang ditempuh tidak lepas dari tekanan eksternal yang memengaruhi kondisi fiskal. Salah satu faktor utama adalah fluktuasi harga minyak global yang berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat berdampak langsung pada beban subsidi dan pengeluaran negara.
Menurut Purbaya, kebijakan penghematan menjadi opsi jika tekanan fiskal semakin besar. Namun, keputusan final tetap menunggu pembahasan lanjutan serta persetujuan Presiden. Pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, data menunjukkan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga 11 Maret 2026 masih berada di level US$ 68,4 per barel. Angka ini masih di bawah asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel. Meski demikian, potensi kenaikan harga tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi.
Masukan ekonom terkait efektivitas program MBG
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memberikan pandangan terkait opsi efisiensi tersebut. Ia menilai bahwa penghematan tidak seharusnya hanya dilakukan melalui pengurangan hari operasional. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperketat sasaran penerima manfaat program.
Bhima menyarankan agar program MBG difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan penargetan yang lebih tepat, anggaran dapat digunakan secara lebih efisien. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga efektivitas program sekaligus menghemat biaya.
Selain itu, ia juga mendorong realokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak. Penghematan dari MBG, menurutnya, bisa dialihkan untuk subsidi energi atau mendukung transisi energi. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Strategi tambahan jaga kesehatan fiskal nasional
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah lain untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat. Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber. Upaya ini diharapkan dapat menutup potensi pelebaran defisit.
Pemerintah juga berupaya mengendalikan konsumsi energi sebagai bagian dari strategi penghematan. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penerapan work from anywhere (WFA). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas sekaligus menekan penggunaan energi.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kondisi APBN masih cukup kuat menghadapi tekanan. Purbaya menegaskan bahwa belum ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah masih menjaga daya beli masyarakat.
Risiko defisit tetap terbuka dalam berbagai skenario
Meski berbagai langkah telah disiapkan, risiko terhadap defisit anggaran tetap ada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Dalam kondisi tertentu, defisit berpotensi melewati batas yang ditargetkan.
Dalam skenario optimistis dengan harga minyak US$ 86 per barel, defisit diperkirakan mencapai 3,18% dari PDB. Sementara dalam skenario moderat, angka tersebut bisa naik menjadi 3,53%. Bahkan dalam kondisi terburuk, defisit berpotensi menembus 4,05% dari PDB.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya pengendalian konsumsi energi. Ia menilai bahwa strategi terbaik adalah menggabungkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kombinasi tersebut, beban fiskal dapat dikelola secara lebih berkelanjutan.
Melalui berbagai langkah ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan fiskal. Efisiensi menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pada akhirnya, stabilitas APBN menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
