JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah mulai menjadi sorotan setelah muncul wacana penyesuaian anggaran. 

Pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario fiskal guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tengah potensi tekanan ekonomi global, termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dunia.

Wacana tersebut muncul setelah dilakukan simulasi risiko terhadap dampak kenaikan harga minyak terhadap kondisi keuangan negara. Jika harga minyak dunia terus meningkat, pemerintah menilai perlu menyiapkan langkah antisipatif agar defisit anggaran tidak melewati batas aman yang telah ditetapkan dalam kebijakan fiskal nasional.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pemotongan anggaran program tersebut. Pemerintah masih mempelajari berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan program prioritas dan stabilitas APBN.

Opsi Penyesuaian Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah membuka opsi untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 335 triliun. Langkah ini menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Langkah tersebut menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui batas aman 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kondisi tersebut membuat pemerintah melakukan berbagai simulasi untuk mengetahui dampak kemungkinan kenaikan harga minyak terhadap keuangan negara. Dengan adanya simulasi tersebut, pemerintah dapat mempersiapkan langkah antisipatif sebelum kondisi ekonomi benar-benar berubah.

Namun hingga saat ini, kebijakan tersebut masih sebatas opsi yang dipertimbangkan dan belum diputuskan secara resmi.

Badan Gizi Nasional Belum Terima Instruksi Resmi

Menanggapi kabar mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima arahan resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan operasional program masih berjalan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini Badan Gizi Nasional masih melaksanakan tugas sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program yang berjalan saat ini tetap difokuskan pada upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama.

"Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini," ujar Dadan kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).

Ia juga memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh perencanaan yang telah disusun tetap dilaksanakan sambil menunggu arahan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.

BGN Siap Mengikuti Kebijakan Fiskal Pemerintah

Meski belum menerima arahan terkait penyesuaian anggaran, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional akan mengikuti setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya akan bersikap kooperatif terhadap langkah fiskal yang diambil pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa stabilitas keuangan negara menjadi prioritas penting yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, setiap lembaga pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"BGN akan laksanakan apa pun yang digariskan," kata Dadan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional siap mengikuti arahan pemerintah apabila nantinya terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Sikap tersebut juga mencerminkan koordinasi antara lembaga pelaksana program dengan kebijakan fiskal nasional.

Simulasi Risiko Kenaikan Harga Minyak Dunia

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi risiko atau stress test terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia. Simulasi ini dilakukan untuk melihat dampak langsung terhadap kondisi APBN.

Simulasi tersebut mempertimbangkan skenario harga minyak mentah mencapai rata-rata US$ 92 per barel sepanjang tahun akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6% terhadap PDB apabila harga minyak berada di level tersebut selama setahun penuh.

“Kita sudah exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih tadi,” ujar Purbaya dalam agenda buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Temuan dari simulasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mempertimbangkan langkah penyesuaian belanja negara jika kondisi ekonomi global terus bergejolak.

Efisiensi Anggaran Difokuskan Pada Belanja Pendukung Program

Untuk mencegah pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada sejumlah program, termasuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” kata Purbaya.

Meski membuka kemungkinan efisiensi, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi anggaran inti program MBG yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Program tersebut tetap dianggap penting bagi masyarakat.

Menurutnya, penghematan lebih difokuskan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat. “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.