JAKARTA - Momentum Ramadan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, tidak hanya diisi dengan kebersamaan spiritual, tetapi juga komitmen percepatan pemulihan pascabencana. 

Dalam suasana buka puasa bersama warga, pemerintah menegaskan langkah konkret mempercepat pembangunan infrastruktur dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur dan hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama pemulihan warga terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam acara buka puasa bersama masyarakat Pidie Jaya di Gedung Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Pidie Jaya, Aceh, Sabtu. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum penyampaian komitmen pemerintah pusat.

Menurutnya, percepatan pembangunan huntap penting dilakukan agar warga yang rumahnya rusak berat atau hilang segera memperoleh kepastian tempat tinggal. Tito menjelaskan bahwa pembangunan melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan validitas data penerima bantuan.

Validitas data jadi kunci percepatan huntap

Dalam keterangannya, Tito menekankan pentingnya peran pemda dalam menyiapkan data akurat calon penerima huntap. Ia menyebut data yang lengkap dan tepat menjadi fondasi utama agar pembangunan tidak terhambat di tahap administrasi.

“ Huntap ini prosesnya melibatkan pemda dan pasti saya akan kejar semua bupati. Gubernur (juga) saya pasti akan kejar (untuk penyiapan datanya),” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (22/2/2026).

Tito menekankan, ketepatan dan kelengkapan data dari pemda menjadi faktor penentu percepatan pembangunan huntap. Tanpa verifikasi yang jelas, proses pembangunan berpotensi melambat dan tidak tepat sasaran.

“Yang menjadi kunci untuk huntap karena Pak Bupati bilang, ‘Tolonglah bangunkan huntap secepat mungkin’. Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu ke warga,” jelasnya.

Infrastruktur penghubung segera diperkuat

Selain hunian tetap, Tito juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Akses transportasi dinilai sangat vital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi bantuan.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait pembangunan jembatan permanen dua jalur untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik. Koordinasi dilakukan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

Terlebih, jalur di Kabupaten Pidie Jaya menjadi akses penghubung Kota Medan dengan Banda Aceh dan kerap dilalui truk-truk berukuran besar sehingga membutuhkan konstruksi yang kuat dan andal. Kualitas struktur menjadi perhatian utama.

“Menteri PU dan petugas PU sudah saya kontak tadi barusan setengah jam lalu. Menteri PU sampaikan sama saya, dia bangun jembatan (permanen) di sebelah jembatan sementara yang roboh itu,” ungkap Tito.

Tantangan sawah dan rumah terdampak lumpur

Selain persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, Tito mengaku masih terdapat sejumlah persoalan lain. Beberapa rumah warga masih terdampak lumpur dan belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.

Sekitar 1.500 hektare sawah juga disebut belum kembali produktif. Kondisi ini berpengaruh pada ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan solusi berkelanjutan. Upaya ini dilakukan agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Langkah yang tengah dipertimbangkan antara lain pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul. Infrastruktur pengendali ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir susulan yang merugikan warga.

Koordinasi lintas kementerian dan pemda

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemda, Tito berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan huntap dapat berjalan efektif. Sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program.

Pemerintah pusat menargetkan pemulihan di Aceh, khususnya Pidie Jaya, berlangsung menyeluruh serta memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak. Proses ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman warga.

Setelah acara buka puasa bersama masyarakat Pidie Jaya, Tito turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan ibadah, pakaian, jilbab, celana, kemeja, jaket, dan rompi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian langsung kepada warga.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat tarawih bersama warga setempat. Momentum kebersamaan ini menutup rangkaian kunjungan dengan harapan percepatan pembangunan benar-benar terwujud dan membawa pemulihan nyata bagi Pidie Jaya.