JAKARTA - Ketika bencana alam melanda sejumlah wilayah di Sumatra, tantangan terbesar bukan hanya soal evakuasi dan pemulihan, tetapi juga menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat terdampak. 

Dalam kondisi infrastruktur yang terganggu, distribusi bahan bakar menjadi krusial untuk mendukung aktivitas kemanusiaan dan layanan publik. Di titik inilah kecepatan respons dan koordinasi menjadi faktor penentu. Peran badan usaha milik negara pun mendapat sorotan.

Langkah sigap Pertamina dalam menangani penyaluran energi di wilayah bencana menuai apresiasi dari legislatif. Perusahaan energi nasional tersebut dinilai mampu bergerak cepat membantu pemerintah saat bencana terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Respons yang dilakukan tidak hanya menjaga pasokan BBM, tetapi juga membantu pemulihan aktivitas masyarakat. Hal ini dianggap sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah krisis.

Apresiasi Komisi VI DPR atas Respons Lapangan

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR bersama Pertamina yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026. 

Rapat ini tidak hanya membahas penanganan bencana, tetapi juga agenda lain terkait distribusi energi nasional. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyampaikan penghargaan atas langkah cepat yang diambil Pertamina. Menurutnya, perusahaan ini menunjukkan respons luar biasa di saat kondisi darurat.

“Saya ucapkan terima kasih soal gerak cepat Pertamina, dalam membantu masalah bencana di Sumatra Barat (Sumbar), Aceh, dan Sumatra Utara. 

Di Sumbar saya merasakan betul bagaimana cepatnya Pertamina, salah satu BUMN yang responsif untuk membantu Pemerintah menyelesaikan permasalahan bencana alam,” kata Andre Rosiade di Jakarta, dikutip Kamis, 12 Februari 2026. Pernyataan ini mencerminkan pengalaman langsung di lapangan. Respons cepat tersebut dinilai sangat membantu masyarakat terdampak.

Andre juga menggambarkan bagaimana jajaran Pertamina turun langsung ke lokasi bencana. Ia menyoroti peran General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang mampu merespons cepat permintaan pengiriman BBM dan bantuan logistik. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di Sumatra Barat. Upaya ini menunjukkan kesiapsiagaan organisasi hingga level regional.

Distribusi Energi Tetap Aman di Tengah Kendala

Selain penanganan darat, Andre menyoroti keterlibatan Pertamina International Shipping dalam menjaga distribusi BBM. Anak usaha Pertamina tersebut bergerak cepat mengamankan pasokan energi di kawasan terdampak bencana. Kesiapan jalur laut menjadi solusi ketika akses darat mengalami gangguan. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas strategi distribusi energi.

Apresiasi serupa disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR lainnya, Mufti Aimah Nurul Anam. Ia menilai upaya Pertamina dalam merespons bencana di Sumatra bukanlah hal yang mudah. Kendala infrastruktur menjadi tantangan utama dalam distribusi energi. Namun, hambatan tersebut mampu diurai dalam waktu relatif singkat.

“Bahkan tidak sampai satu bulan, kendala BBM sudah terurai,” kata Mufti. Menurutnya, hal ini patut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ke depan, ia berharap pengalaman tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur. Terutama terkait penyaluran BBM di daerah bencana.

Kepemimpinan Jadi Faktor Kunci Respons Cepat

Faktor kepemimpinan juga dinilai berperan besar dalam kecepatan respons Pertamina. Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menilai gerak cepat BUMN tersebut tidak terlepas dari peran Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Ia menyebut pimpinan perusahaan selalu sigap menerima masukan dalam kondisi apa pun. Respons yang cepat menjadi budaya kerja yang dirasakan hingga lapisan bawah.

”Pak Dirut ini responsnya cepat. Tengah malam pun, di-WA dia jawab, responsif sekali. Apalagi ke masyarakat, responsif sekali. Saya pernah minta tolong dan itu langsung bergerak," ujar Darmadi. Pernyataan ini menggambarkan pola komunikasi yang terbuka dan tanggap. Menurutnya, hal tersebut berdampak langsung pada efektivitas penanganan di lapangan.

Darmadi juga menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah terpencil seperti Bawean turut merasakan manfaat kepemimpinan tersebut. Ucapan terima kasih dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan respons perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan energi menjangkau hingga daerah yang sulit diakses. Kepercayaan publik pun semakin menguat.

RDP Bahas Penanganan Bencana dan Program Energi

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut Pertamina pada 11 Februari 2026 membahas dua agenda utama. Pertama, evaluasi penanganan bencana di Sumatra. Kedua, rencana penyaluran LPG 3 kilogram melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Kedua topik ini dinilai strategis dalam konteks ketahanan energi nasional.

Dalam paparan resminya, Pertamina menjelaskan berbagai bentuk dukungan energi yang telah disalurkan. Di antaranya sebanyak 3.287 tabung Bright Gas yang dikirim ke wilayah terdampak. Selain itu, Pertamina menyalurkan Dexlite dan Pertamax sebesar 405,2 kiloliter. Dukungan lain meliputi Avtur 253 kiloliter, 15 unit PLTS, dan 36 unit genset.

Jalur Darat, Laut, dan Udara Dimaksimalkan

Penyaluran energi di area bencana tidak dilakukan dengan satu cara saja. Truk pengangkut BBM harus melewati jalur berat dan sulit akibat kerusakan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pertamina memanfaatkan jalur udara dan laut. Strategi ini memastikan pasokan energi tetap tersedia di lokasi terdampak.

Pendekatan multi-jalur ini dinilai efektif dalam kondisi darurat. Distribusi tidak terhenti meski akses darat terbatas. Hal ini menjadi bukti kesiapan Pertamina menghadapi situasi ekstrem. Pengalaman ini diharapkan memperkuat SOP penanganan bencana ke depan.

Monitoring Penyaluran LPG Tetap Berjalan

Terkait rencana penyaluran LPG 3 kilogram melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Pertamina menegaskan komitmen untuk tetap melakukan monitoring. Perusahaan memastikan skema ini tidak akan mematikan peran agen yang sudah ada. Penyaluran akan diatur agar tetap adil dan tepat sasaran.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga pasokan energi nasional. Respons cepat di wilayah bencana Sumatra menjadi contoh nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah. Ke depan, pengalaman ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan energi di seluruh wilayah Indonesia.