JAKARTA - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan dua program strategis untuk memperkuat kualitas layanan pertanahan.
Program pertama adalah standarisasi alur loket layanan di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi se-DKI Jakarta, yang bertujuan menyederhanakan prosedur dan memperjelas tahapan pelayanan.
Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menyebut program ini penting untuk menghilangkan perbedaan prosedur antar kantor pertanahan di Jakarta.
“Standarisasi terhadap alur pelayanan pertanahan untuk seluruh Kantah bertujuan memperkuat integritas dan kualitas layanan,” ujarnya saat peluncuran di Kantah Jakarta Timur, Kamis.
Program ini juga membantu pemohon lebih mudah memahami syarat dan waktu layanan, sehingga proses administrasi menjadi lebih transparan dan cepat. Dengan adanya alur yang seragam, masyarakat tidak perlu bingung menghadapi perbedaan prosedur di setiap kantor pertanahan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pegawai.
Aplikasi Pengukuran Terjadwal Percepat Layanan
Program kedua adalah penerapan aplikasi pengukuran terjadwal yang mulai diimplementasikan di Kantah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), bertujuan mengatasi tingginya volume permohonan pengukuran tanah.
Erry menjelaskan, sistem ini memungkinkan penjadwalan pengukuran secara real-time, memastikan pemerataan beban kerja petugas, dan mempercepat penyelesaian layanan yang memerlukan hasil pengukuran.
“Pemohon dapat memilih waktu yang tersedia, lalu petugas ukur ditugaskan sesuai jadwal. Dalam satu bulan, hari kerja sudah terjadwal bidang mana dan siapa pemohonnya,” katanya.
Dengan aplikasi ini, proses pengukuran menjadi lebih efisien dan terstruktur, sehingga risiko keterlambatan maupun tumpang tindih tugas petugas dapat diminimalkan. Hal ini juga mempermudah monitoring bagi pimpinan kantor pertanahan untuk memastikan semua permohonan ditangani tepat waktu.
Peran Pegawai dan Evaluasi Berkala
Erry menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran pegawai, mulai dari petugas loket hingga tim teknis di lapangan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan standar alur loket dan aplikasi pengukuran berjalan sesuai tujuan serta menjadi dasar penyempurnaan di masa mendatang.
Pelatihan dan sosialisasi juga menjadi bagian penting agar setiap pegawai memahami prosedur baru dan memanfaatkan aplikasi secara optimal. Dengan begitu, pelayanan pertanahan di DKI Jakarta dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan akurat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPN.
Modernisasi Layanan Pertanahan untuk Publik
Peluncuran kedua program ini merupakan langkah Kanwil BPN DKI Jakarta dalam mendorong modernisasi layanan pertanahan. Standarisasi alur loket dan aplikasi pengukuran terjadwal diharapkan meminimalkan birokrasi, mempercepat proses pengukuran, serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Erry menambahkan, pelayanan yang lebih efektif dan terstruktur ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital dan transparan. “Masyarakat akan merasakan layanan yang lebih cepat, pasti, dan profesional. Kami ingin pertanahan di Jakarta menjadi lebih modern dan efisien,” ujarnya.
Ke depan, Kanwil BPN DKI Jakarta berencana memperluas implementasi aplikasi pengukuran terjadwal ke seluruh Kantah di ibu kota, sekaligus terus memantau efektivitas standarisasi alur layanan.
Program-program ini menjadi bukti keseriusan BPN dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus dokumen tanah.
Dengan penerapan kedua program tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan atau ketidakpastian dalam pengurusan pertanahan. Selain itu, pegawai BPN pun dapat bekerja lebih efisien dan terfokus, sehingga seluruh proses administratif menjadi lebih cepat dan transparan.
Melalui langkah-langkah inovatif ini, Kanwil BPN DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat dalam memanfaatkan teknologi dan standar operasional untuk meningkatkan pelayanan publik.
Hasilnya, layanan pertanahan tidak hanya lebih mudah diakses, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi seluruh masyarakat di Jakarta.
