JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berencana melanjutkan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan mencapai Rp 200 miliar. Langkah ini ditempuh sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat di ruang kerja Sekda lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, yang dihadiri pejabat penting daerah, termasuk Kepala Inspektorat Sulbar, Plh. Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kadis PUPR, Kadis Lingkungan Hidup, serta Karo Barang dan Jasa Setda Sulbar.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, memimpin rapat dan menekankan bahwa upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.
Fokus pada Jalan dan Mobilitas Ekonomi
Junda Maulana mengungkapkan, kondisi jalan provinsi saat ini baru sekitar 52 persen yang tergolong baik, sementara sisanya mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilisasi produk lokal dan daya saing harga di pasar.
“Ini menjadi penting untuk segera kita benahi agar mobilitas ekonomi masyarakat bisa meningkat,” ujar Junda. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Sulbar menjadi lebih lancar, sekaligus mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
Rencana pembangunan ini akan meliputi perbaikan jalan strategis, fasilitas publik, serta sarana penunjang lainnya yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Kerja Sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur
Skema pembiayaan akan dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah Kementerian Keuangan. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan menawarkan model kerja sama yang fleksibel bagi pemerintah daerah.
“Kerja sama ini diharapkan mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangi beban APBD daerah,” kata Junda Maulana. Rencana ini juga merupakan tindak lanjut dari audiensi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dengan pimpinan PT SMI di Jakarta beberapa waktu lalu.
PT SMI menyediakan skema pembiayaan yang memungkinkan pemerintah provinsi menutup kekurangan anggaran tanpa mengganggu alokasi belanja rutin maupun program prioritas lainnya.
Dampak Positif bagi Perekonomian Sulbar
Dengan tersedianya anggaran melalui skema pembiayaan ini, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Sulbar tidak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.
Akses jalan yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi produk lokal, dan mendukung sektor perdagangan serta industri lokal.
Selain itu, proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal, serta mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, PT SMI, dan sektor swasta ini diharapkan menjadi model pembangunan berkelanjutan di wilayah Sulbar.
Dengan skema pembiayaan melalui PT SMI, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Strategi ini diproyeksikan memberi dampak nyata pada peningkatan mobilitas ekonomi, daya saing produk lokal, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Sulawesi Barat.
