JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menimbang rencana kenaikan tarif TransJakarta.
Keputusan ini menjadi perhatian karena transportasi publik di Jakarta telah menjadi sarana penting bagi mobilitas warga sehari-hari, sekaligus sarana untuk menekan kemacetan dan polusi.
Pramono menjelaskan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar transportasi publik tetap mendapatkan subsidi. Pesan itu disampaikan Presiden saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.
“Jadi untuk TransJakarta naik atau tidak saya sedang mempertimbangkan masak-masak. Karena memang begini, ketika hadir di dalam acara bersama dengan Bapak Presiden ketika di Tanah Abang menyampaikan yang namanya transportasi publik itu tetap harus mendapatkan subsidi,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Beban Subsidi Transportasi yang Meningkat
Pramono menekankan bahwa subsidi transportasi publik di Jakarta sudah cukup besar. Pemerintah DKI saat ini telah memberikan fasilitas gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan lansia, untuk menggunakan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT.
Selain itu, karyawan swasta yang memiliki penghasilan di bawah Rp6,2 juta per bulan juga telah mendapat fasilitas gratis naik transportasi umum. “Nah tentunya ini kan juga memerlukan biaya untuk itu,” tambah Pramono.
Hal ini menunjukkan bahwa subsidi transportasi publik memerlukan alokasi anggaran yang signifikan demi menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Tujuan Subsidi: Dorong Penggunaan Transportasi Umum
Langkah pemberian subsidi tidak hanya sekadar meringankan beban masyarakat, tetapi juga bertujuan meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta.
Dengan lebih banyak warga menggunakan TransJakarta, MRT, dan LRT, pemerintah berharap dapat mengurangi kemacetan, menurunkan polusi udara, serta meningkatkan efisiensi mobilitas di ibu kota.
Pramono menegaskan bahwa keputusan terkait kenaikan tarif harus mempertimbangkan semua aspek ini, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. “Tujuan utamanya adalah meningkatkan penggunaan transportasi umum di Jakarta,” katanya.
Menyelaraskan Kebijakan dengan Arahan Presiden
Arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya subsidi untuk transportasi publik sebagai bagian dari program pemerintah untuk menjadikan sarana transportasi massal lebih terjangkau dan inklusif.
Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi umum.
Ke depan, keputusan apakah tarif TransJakarta akan naik atau tetap dipertahankan akan menunggu pertimbangan matang dari Pemprov DKI Jakarta, yang tetap berkomitmen menjaga subsidi sebagai instruksi dari Presiden.
Hal ini mencerminkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran serta pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan warga ibu kota.
Dengan kebijakan subsidi yang berkelanjutan, transportasi publik di Jakarta diharapkan tetap terjangkau, meningkatkan jumlah pengguna, dan menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemacetan serta mendukung mobilitas masyarakat secara efektif.
