JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengumumkan bahwa Kementerian PPPA sukses membukukan angka kinerja mencapai 95,53 persen pada Tahun Anggaran 2025.
"Kami memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola memberikan manfaat yang optimal bagi perempuan dan anak. Efisiensi bukan dimaknai sebagai pengurangan kualitas kinerja, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat prioritas program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pernyataan tersebut ia utarakan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI guna mengulas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian ini membuktikan target strategis kementerian mampu direalisasikan secara maksimal lewat program yang terfokus, terukur, serta akuntabel, sekalipun operasional APBN 2025 bergulir di tengah pengetatan belanja negara.
Menurut dia, periode anggaran 2025 menyajikan tantangan yang unik lantaran menjadi tahun perdana dalam penerapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus diiringi oleh langkah penghematan anggaran pemerintah.
Walau begitu, KemenPPPA tetap memegang teguh komitmen untuk mempertahankan mutu pelayanan publik dengan memperkokoh tata kelola lembaga yang berdaya guna, terbuka, dan bertanggung jawab.
Hal ini dilakukan agar realisasi anggaran tidak sekadar mengejar tingkat penyerapan, melainkan memberikan hasil yang konkret bagi kaum perempuan serta anak-anak.
"Komitmen tersebut turut tercermin dalam optimalisasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Hingga 2026, penyaluran DAK Nonfisik PPA telah mencapai 98,9 persen dari pagu dengan tingkat penyerapan sebesar 78 persen, sementara penyaluran DAK Fisik PPA mencapai 88,77 persen dengan penyerapan sebesar 86,37 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah melalui dukungan pembiayaan yang tepat sasaran," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.