Subsidi Energi Tekan APBN, IATMI Minta Proyek Non-Prioritas Dihapus

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:03:41 WIB
Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI). (Foto: NET)

JAKARTA - Kenaikan harga minyak mentah global yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah diprediksi tidak akan bertahan lama sebagai tren bullish hingga penghujung tahun ini.

Merujuk pada data dari Trading Economics, harga minyak mentah mengalami lonjakan sebesar 7% hingga menyentuh angka US$75,6 per barel pada Rabu (8/7/2026). 

Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, memproyeksikan bahwa lompatan harga komoditas energi ini cuma bersifat sementara akibat dinamika pasar semata. 

Menurut analisisnya, lonjakan harga saat ini hanyalah bentuk respons spontan pasar terhadap beberapa peristiwa yang kebetulan terjadi secara simultan di panggung global.

"Menurut saya ini tren sementara. Secara umum sudah pada posisi menuju harga normal sebelum perang. Ini hanyalah dinamika di mana beberapa accident saling terjadi, namun bukan skala penuh," tuturnya, Kamis (9/7/2026).

Hadi optimistis bahwa ketegangan di Timur Tengah tidak akan berkepanjangan, sehingga harga minyak mentah dunia dipastikan bakal segera berangsur normal dan menemukan titik keseimbangan baru dalam waktu dekat.

"Menurut saya, keadaan tidak berlanjut. Bulan Juni rata rata ICP sekitar US$ 88/bbl, dan bulan Juli walau ada riak riak spot kenaikan, sifatnya sementara dan menunju angka kesetimbangan sebelum perang," jelasnya.

Kendati fluktuasi harga tersebut diperkirakan bakal mereda, Hadi memberikan peringatan keras bahwa kondisi keuangan negara saat ini sebenarnya sudah dalam posisi tertekan. 

Hal ini disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan untuk subsidi serta kompensasi energi domestik.

"Tanpa ada spot kenaikanpun APBN sudah defisit, subsidi energi juga membengkak. Sehingga Pemerintah harus mulai serius re-visit APBN untuk menghapus program-program yang bukan prioritas," tegasnya.

Guna menekan pembengkakan defisit anggaran yang bersumber dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), IATMI mendorong pihak eksekutif untuk segera mengakselerasi penerapan diversifikasi energi ke sektor non-minyak secara menyeluruh di tengah masyarakat.

"Mulai menggalakkan kembali program konversi BBM ke Gas, LPG ke Gas, BBM ke Listrik," tambah Hadi.

Lebih lanjut, momentum kenaikan harga minyak ini dinilai harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelaraskan upaya pemenuhan kebutuhan energi fosil saat ini dengan percepatan program transisi energi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.

"Agenda transisi energi yang berbasis gas (pembangunan massive infrastruktur gas), berjalan beriringan dengan kegiatan memperkuat ketahanan energi dengan mengamankan pasokan Crude, BBM dan LPG dalam jangka pendek, dengan menambah cadangan energi yang cukup dengan mengamankan cargo import dan pembangunan/penyewaan infrastrukturnya," pungkasnya.

Terkini