JAKARTA — PT Agrinas Palma Nusantara membuka kesempatan kerja bagi lebih dari 20.000 orang hingga Agustus 2026 mendatang. Langkah strategis ini diterapkan perseroan guna mengejar target produksi pada lahan perkebunan sawit sitaan negara yang kini berada di bawah pengelolaan mereka.
Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa langkah awal yang menjadi fokus utama perseroan saat ini adalah pembenahan jajaran tim.
Transformasi besar ini perlu dilakukan lantaran korporasi tersebut pada mulanya beroperasi di sektor konstruksi (perusahaan karya), sebelum akhirnya mendapatkan mandat untuk mengelola area perkebunan.
“Pertama menyusun organisasi dulu di korporasi perkebunan. Insyaallah bulan Juli ini seluruh tenaga manajemen yang dibutuhkan akan kita penuhi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ghani menjabarkan secara rinci bahwa kuota lowongan kerja tersebut mencakup 1.844 posisi karyawan pimpinan, 9.500 formasi mandor, serta 11.000 alokasi untuk tukang panen.
Pihak manajemen berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar area perkebunan, di mana lahan tersebut membentang luas dari wilayah Aceh hingga Papua.
Ekspansi jumlah tenaga kerja ini dinilai sangat krusial mengingat area operasional yang wajib dikelola tergolong sangat luas. Hingga saat ini, Agrinas Palma menguasai total 4,11 juta hektare lahan sitaan negara, dengan kawasan yang telah ditanami kelapa sawit baru berkisar 729.677 hektare.
Imbas dari proses transisi lini bisnis utama dari sektor konstruksi ke sektor perkebunan sawit, perolehan laba bersih perseroan sepanjang tahun 2025 tercatat hanya menyentuh angka Rp2,7 miliar.
Kendati demikian, Ghani tetap optimis bahwa bergabungnya para pekerja baru pada Agustus mendatang bakal mendongkrak performa usaha di paruh kedua tahun ini.
“Kalau di Maret kami hanya separuh dari target, bulan Mei sudah tinggal 25%. Juni mungkin tinggal 15% dan bulan Agustus kami sudah akan mencapai target,” ucapnya.
Mengacu pada data operasional internal perusahaan, Ghani memaparkan bahwa dari keseluruhan 4,11 juta hektare lahan yang tersebar dari Aceh sampai Papua, tercatat ada 1,7 juta hektare lahan yang masuk ke dalam skema penyerahan tahap I hingga V dan telah berstatus terverifikasi.
Dari total luasan lahan yang sudah terverifikasi tersebut, area yang secara riil telah ditanami pohon kelapa sawit baru mencapai 729.677 hektare, sementara wilayah selebihnya merupakan kawasan non-sawit.
Di samping itu, perseroan saat ini juga sedang merampungkan proses verifikasi terhadap sisa lahan lainnya yang mencakup luas 2,5 juta hektare.
Seluruh aset tersebut diperoleh dari tiga jalur penegakan hukum yang berbeda, yakni lahan inkrah milik PT Turganda di Sumatra Utara dengan luas 48.000 hektare, lahan sitaan terkait kasus Duta Palma di Riau dan Kalimantan Barat yang prosesnya masih berjalan di pengadilan, serta lahan hasil sitaan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).