JAKARTA – Evaluasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang perlu menyasar target yang lebih tajam agar dampak ekonomi serta sosial yang tercipta bisa maksimal.
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia berpendapat pemerintah sebaiknya mengutamakan implementasi MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pada kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap isu gizi.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkapkan bahwa strategi tersebut akan membuat alokasi anggaran negara jauh lebih efisien dibandingkan jika program dilakukan secara merata kepada seluruh kelompok penerima manfaat.
"Pendekatan yang paling optimal saat ini adalah memfokuskan Program Makan Bergizi Gratis pada daerah 3T dengan menjadikan UMKM lokal sebagai mitra utama dalam rantai pengadaan dan distribusi," ujarnya, Rabu (25/6/2026).
Menurut Yusuf, wilayah 3T masih bergulat dengan masalah stunting, angka kemiskinan, serta minimnya akses pangan bergizi yang lebih besar dibandingkan area lainnya. Oleh sebab itu, pemanfaatan anggaran akan jauh lebih berdaya guna jika dikerahkan langsung ke wilayah yang memang memerlukan intervensi gizi paling mendesak.
Di samping meningkatkan taraf gizi, skema ini juga diyakini dapat memberi manfaat ekonomi lebih luas jika melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.
Yusuf memaparkan bahwa koperasi, kelompok tani, pengolah pangan berskala kecil, sampai pelaku distribusi daerah bisa berperan sebagai penyuplai kebutuhan MBG. Dengan demikian, dana dari pemerintah tidak sekadar meningkatkan konsumsi, melainkan turut menggerakkan ekonomi lokal.
"Dampak ekonominya cenderung lebih besar karena perputaran uang tetap berada di dalam ekonomi lokal, bukan mengalir keluar melalui rantai pasok nasional yang panjang," katanya.
Ia menuturkan, pelibatan UMKM lokal juga mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menambah pendapatan rumah tangga di kawasan yang selama ini tertinggal secara ekonomi.
Lebih jauh, Yusuf menilai langkah ini dapat memperkokoh ketahanan pangan daerah dengan meminimalisir ketergantungan pada pasokan luar atau impor, sehingga risiko gangguan distribusi akibat dinamika global bisa ditekan.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut memerlukan persiapan matang, mengingat banyak UMKM di daerah 3T masih terkendala infrastruktur, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar kualitas pangan.
Pemerintah perlu menyediakan pendampingan, pelatihan, sertifikasi, serta dukungan fasilitas agar usaha lokal bisa memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.
"Proses transisi perlu dilakukan secara bertahap dengan dukungan pasokan cadangan yang terbatas agar keberlangsungan program tetap terjaga dan harga pangan lokal tidak mengalami gejolak," ujarnya.
Yusuf menambahkan, keberhasilan penajaman sasaran MBG dapat diukur melalui indikator kesehatan seperti penurunan angka stunting dan malnutrisi, serta indikator ekonomi seperti kenaikan porsi pengadaan UMKM lokal, pertumbuhan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja.
"Fokus pada daerah 3T dengan melibatkan UMKM lokal menawarkan kombinasi yang lebih baik antara keadilan ekonomi dan efisiensi fiskal dibandingkan perluasan program secara merata," pungkasnya.