JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah sedang melaksanakan pemantauan terkait potensi serta langkah mitigasi guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
“Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kami di Dirjen Jamsos PHI (Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), kami terus melakukan monitoring. Jadi kami punya semacam dasbor untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana, ini sekarang sedang, kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, melalui dasbor tersebut, pemerintah dapat memetakan potensi PHK sekaligus menentukan upaya penyelesaian yang akan direkomendasikan.
“Jadi ada beberapa yang kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK, ada yang kemudian kami minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit, ada yang kemudian memang mediator kami harus turun, ada yang kemudian kami harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan,” ujarnya pula.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja akibat kenaikan harga gas industri.
Hal tersebut menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, yang menyebutkan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.
“Contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi (perusahaan melakukan PHK),” kata dia lagi.
Selain itu, ia turut menanggapi potensi PHK yang mengancam ribuan pekerja di dua perusahaan komponen otomotif yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Menaker menegaskan bahwa pemerintah siap mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan tersebut.
“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kami dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kami harus datangi, ada yang harus kami panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar dia.
Saat dimintai tanggapan mengenai faktor utama pemicu potensi PHK yang terjadi belakangan ini, Menaker menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah dinamika geopolitik serta kondisi ekonomi global.
“Iya, tadi kan kami sama-sama paham ada kondisi ekonomi global yang memang itu kemudian berdampak ke dalam negeri,” kata Yassierli.