JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengimbau pemerintah daerah untuk mempererat kerja sama dengan pelaku usaha, komunitas, serta lembaga sosial. Langkah ini ditujukan untuk meminimalkan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan distribusi kelebihan pangan kepada warga yang membutuhkan.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menuturkan bahwa inisiatif penyelamatan pangan harus dilakukan secara menyeluruh karena melibatkan berbagai aktor dalam rantai pasok.
"Penanganan sisa pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat agar pangan berlebih yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal," ujar Nita dalam koordinasi Penguatan Kolaborasi Multipihak di Sulawesi Selatan, Senin (22/6/2026).
Nita memaparkan, Bapanas tengah mengedepankan lima strategi dalam Gerakan Selamatkan Pangan (GSP), meliputi penguatan kerangka kerja, kebijakan, aksi nyata, kolaborasi multipihak, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
Hingga saat ini, dukungan daerah terus bertambah dengan 17 provinsi serta 54 kabupaten/kota telah menerbitkan regulasi terkait penyelamatan pangan, termasuk Sulawesi Selatan. Bapanas juga menekankan pentingnya pelaporan kegiatan melalui platform Stop Boros Pangan sebagai tolok ukur efektivitas program dan penguatan basis data.
Guna mendukung penguatan program, Sulawesi Selatan menerima bantuan mobil penyelamatan pangan pada tahun 2026. Fasilitas ini ditargetkan mampu memperluas sinergi dengan sektor swasta, seperti hotel dan restoran, guna mengakselerasi penyaluran pangan surplus yang masih layak konsumsi.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra, menambahkan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada sinergi pentahelix yang merangkul pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
Pihaknya kini telah bermitra dengan Baznas, PHRI, serta IHGMA untuk menjalankan program tersebut.
"Kolaborasi menjadi kunci dalam penyelamatan pangan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pangan surplus yang masih aman dan layak konsumsi dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan," kata Kemal.
Di sisi lain, aspek keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan telah menyediakan laboratorium keamanan pangan, cold storage, serta armada distribusi yang dapat diakses bersama mitra perhotelan dan restoran guna menjamin kualitas pangan sebelum sampai ke tangan masyarakat.