JAKARTA - Pemerintah mengambil keputusan untuk menangguhkan kegiatan Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang waktu libur sekolah. Konsekuensinya, penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun ikut dihentikan sementara selama periode tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa masa liburan ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh pada pelaksanaan MBG.
Inisiatif ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan SPPG dalam menyuplai Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
"Kebetulan memang sekolah kami ini kan sedang memasuki masa libur, dan salah satu kebijakan yang sudah diambil oleh pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) adalah menghentikan atau menyetop dulu kegiatan dapur-dapur untuk menyuplai MBG selama masa libur. Dan karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Pemerintah terus melanjutkan evaluasi rutin terhadap mutu SPPG, yang mencakup aspek fasilitas, proses pengolahan makanan, standar sanitasi, hingga kualitas bahan pangan.
"Evaluasi yang sudah berjalan selama ini akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, misalnya mengenai kondisi fasilitas, kemudian proses masak, kesehatan, kebersihan, yang bisa meningkatkan kualitas pangan atau makanan yang akan ada tersedia di piring siswa dan para penerima manfaat dari MBG ini," ungkapnya.
Rencananya, melalui evaluasi ini, SPPG akan dikategorikan ke dalam tingkatan kelas tertentu. SPPG yang dinilai memiliki kualitas lebih unggul akan menerima insentif dengan nilai yang lebih besar.
"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," jelas Qodari.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BGN tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis tambahan guna memperbaiki tata kelola program MBG, mulai dari kebijakan moratorium pembangunan SPPG baru hingga melakukan penyesuaian perhitungan ulang insentif bagi SPPG.
"Beberapa langkah yang akan diambil, yang saya catat itu yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional. Yang kedua, penghitungan insentif juga akan diperbarui. Kemungkinan akan dikembalikan dengan metode lama dimana jumlah insentif itu dikaitkan dengan jumlah penerima," pungkasnya.