JAKARTA - Harapan jutaan keluarga untuk segera menerima bantuan sosial tahun ini masih harus ditunda.
Pemerintah mencatat sekitar tiga juta penerima manfaat baru belum menerima pencairan bansos. Kondisi ini bukan karena penghentian program, melainkan akibat proses administrasi yang masih berjalan. Penjelasan resmi disampaikan oleh Kementerian Sosial RI terkait situasi tersebut.
Para penerima yang belum mendapatkan dana merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data ini diperbarui secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Dengan pembaruan tersebut, muncul nama nama baru yang berhak menerima manfaat. Namun status baru ini membuat mereka harus melalui tahapan tambahan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa para penerima masih dalam proses administrasi penyaluran. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Sabtu 21 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa bantuan tetap akan disalurkan setelah tahapan rampung. Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir.
“Sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1–2 bulan untuk burekol-nya sebelum bantuan dapat dicairkan,” ujar Saifullah dikutip dari Antara. Pernyataan ini menegaskan kendala utama berada pada pembukaan rekening kolektif. Proses tersebut membutuhkan waktu sebelum dana dapat ditransfer.
Penerima Baru Hasil Pemutakhiran DTSEN
Penambahan sekitar tiga juta keluarga penerima manfaat merupakan konsekuensi dari pembaruan data berbasis DTSEN. Pemutakhiran dilakukan secara berkala setiap triwulan. Tujuannya agar bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai kondisi sosial ekonomi terkini. Dengan sistem ini, data lama yang tidak relevan dapat diperbarui.
Dari total tiga juta penerima baru, sekitar satu juta merupakan penerima Program Keluarga Harapan atau PKH. Sementara dua juta lainnya adalah penerima Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT yang dikenal sebagai bantuan sembako. Kedua program tersebut menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional. Penambahan penerima menunjukkan adanya perluasan jangkauan bantuan.
Munculnya nama baru dalam daftar bansos berarti mereka telah lolos verifikasi data sosial ekonomi. Namun karena statusnya sebagai penerima baru, tahapan administratif harus diselesaikan lebih dahulu. Tanpa proses ini, pencairan tidak dapat dilakukan. Pemerintah memastikan prosedur berjalan sesuai aturan.
Kemensos juga mengimbau masyarakat untuk mengecek status penerimaan secara mandiri melalui laman resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan posisi data masing masing. Transparansi data menjadi bagian dari upaya akuntabilitas penyaluran bantuan. Warga diminta tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi.
Tahapan Administratif Sebelum Pencairan
Kemensos menjelaskan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui penerima baru. Tahapan pertama adalah pembukaan rekening kolektif atau burekol. Rekening ini diperlukan agar dana dapat ditransfer langsung kepada penerima. Tanpa rekening aktif, proses pencairan tidak bisa dilakukan.
Tahap berikutnya adalah distribusi kartu bantuan kepada penerima. Kartu ini menjadi identitas sekaligus alat akses terhadap dana bantuan. Proses distribusi memerlukan koordinasi dengan lembaga perbankan. Waktu penyaluran bergantung pada kesiapan administrasi di lapangan.
Selain itu terdapat persiapan mekanisme penyaluran termasuk melalui PT Pos Indonesia di sejumlah wilayah. Skema ini diterapkan untuk daerah yang belum memiliki akses perbankan memadai. Penyaluran melalui kantor pos menjadi solusi alternatif. Sistem tersebut tetap memerlukan verifikasi data.
Proses burekol menjadi tahap paling krusial dalam rangkaian administrasi. Banyak penerima baru belum memiliki rekening bank sebelumnya. Tanpa rekening tersebut, dana tidak dapat langsung masuk ke penerima. Karena itu proses pembukaan rekening memakan waktu.
Perkiraan Waktu Dan Imbauan Pemerintah
Kemensos memperkirakan proses administratif ini membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan. Periode tersebut dihitung sejak tahap pembukaan rekening hingga distribusi kartu selesai. Setelah semua tahapan rampung, bantuan dapat dicairkan. Pemerintah memastikan dana tetap tersedia bagi penerima yang berhak.
Situasi ini membuat sebagian masyarakat mempertanyakan keterlambatan pencairan. Namun pemerintah menegaskan bahwa proses administratif bertujuan menjaga ketertiban dan ketepatan sasaran. Tanpa verifikasi dan pembukaan rekening, potensi kesalahan penyaluran bisa meningkat. Prosedur ini dinilai penting demi akurasi data.
Kemensos kembali mengingatkan agar masyarakat bersabar dan mengikuti informasi resmi. Pembaruan data melalui DTSEN merupakan langkah strategis memperbaiki sistem bantuan sosial. Dengan basis data yang lebih akurat, diharapkan penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Proses ini memang membutuhkan waktu tetapi dinilai penting.
Secara keseluruhan, tiga juta penerima baru bansos masih menunggu penyelesaian administrasi sebelum pencairan. Pemerintah menegaskan bantuan tetap akan diberikan setelah proses burekol dan tahapan lain selesai. Masyarakat diimbau rutin memeriksa status melalui kanal resmi. Kesabaran menjadi kunci hingga dana benar benar diterima.