JAKARTA - Kabar mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya selalu menjadi perhatian para guru berstatus PNS dan PPPK.
Menjelang Ramadhan 2026, topik ini kembali ramai dibahas karena adanya sinyal kuat dari pemerintah terkait waktu pencairan yang brpotensi lebih awal.
Guru berstatus PPPK dan PNS dipastikan akan menerima THR Lebaran 2026. Kepastian tersebut menjadi angin segar, terutama setelah muncul pertanyaan luas mengenai kapan THR cair 2026 dan apakah skemanya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa THR ASN 2026 berpeluang dicairkan pada fase awal bulan puasa. Jika terealisasi, jadwal ini akan lebih cepat dibanding pola pencairan pada tahun-tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran sebesar Rp 55 triliun telah disiapkan dalam APBN 2026 untuk membayar THR PNS 2026, termasuk bagi PPPK, TNI, dan Polri.
Pernyataan Resmi Menteri Keuangan
Kepastian anggaran menjadi dasar kuat bahwa pencairan hanya tinggal menunggu waktu. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar demi menjamin hak aparatur sipil negara dapat dibayarkan tepat waktu.
“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dilansir dari laman Kompas.com pada Selasa, (17/2/2026).
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa pencairan diarahkan pada awal Ramadhan. Meski tanggal detail belum diumumkan, sinyal ini berbeda dengan kebiasaan sebelumnya yang lebih dekat dengan Idul Fitri.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, THR guru PNS dan PPPK biasanya dilakukan 10–14 hari sebelum Idul Fitri. Pola tersebut menjadi acuan yang selama ini dipahami oleh para penerima.
Perkiraan Jadwal Pencairan Tahun Ini
Jika mengikuti pola lama, THR guru berpotensi cair pada 11–15 Maret 2026. Perkiraan ini disesuaikan dengan jarak waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya.
Namun dengan pernyataan Menteri Keuangan, peluang kapan THR cair 2026 bisa lebih maju dari pola biasanya. Artinya, pencairan dapat dilakukan sejak awal bulan puasa apabila regulasi teknis telah diterbitkan.
Guru tetap perlu menunggu Peraturan Pemerintah yang biasanya terbit menjelang Ramadhan. Aturan tersebut menjadi payung hukum resmi yang mengatur jadwal dan mekanisme pencairan.
Dengan adanya anggaran yang sudah disiapkan, peluang realisasi lebih awal cukup besar. Pemerintah tampaknya ingin menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi menjelang Lebaran.
Komponen THR Guru PNS dan PPPK
Besaran THR umumnya mengikuti kebijakan dua tahun terakhir. Komponen yang diterima mencakup beberapa unsur pendapatan rutin yang melekat pada gaji ASN.
Komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja atau tukin. Skema ini telah diterapkan secara konsisten pada periode sebelumnya.
Pada 2024 dan 2025, pemerintah membayarkan THR secara penuh termasuk 100 persen tukin untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim. Kebijakan tersebut menjadi standar yang diharapkan kembali berlaku pada 2026.
ASN daerah menerima skema serupa sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Artinya, ada kemungkinan penyesuaian tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah.
Ketentuan Bagi Guru dan CPNS
Guru dan dosen yang tidak menerima tukin memperoleh tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Sementara itu, CPNS menerima 80 persen dari gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran gaji pokok PNS dan PPPK mengacu pada regulasi terbaru, termasuk penyesuaian teknis dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024. Nilai gaji ditentukan berdasarkan golongan serta masa kerja golongan.
Gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan yang melekat. Dengan demikian, total THR yang diterima bisa lebih besar setelah ditambahkan berbagai komponen pendukung.
Untuk golongan I, rincian gaji pokok adalah sebagai berikut. I a sebesar Rp 1.685.700 sampai Rp 2.522.600, I b sebesar Rp 1.840.800 sampai Rp 2.670.700, I c sebesar Rp 1.918.700 sampai Rp 2.783.700, dan I d sebesar Rp 1.999.900 sampai Rp 2.901.400.
Kepastian jadwal dan komponen ini membuat guru PNS dan PPPK dapat mulai memperkirakan jumlah yang akan diterima. Meski masih menunggu aturan resmi, sinyal pencairan lebih awal memberi harapan bahwa kebutuhan Ramadhan dan Lebaran dapat dipersiapkan lebih matang.