JAKARTA - Pemerintah menegaskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan 20 pabrik pakan ternak dan pengembangan tambak ikan seluas 20.000 hektare pada tahun depan.
Program ini ditujukan untuk memastikan pasokan protein, termasuk ayam, telur, dan ikan, tidak lagi tergantung pada segelintir pelaku industri, sekaligus mendorong swasembada pangan secara nasional.
Pembangunan Pabrik Pakan untuk Diversifikasi Produksi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembangunan pabrik pakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor protein.
“Nanti ayam tidak akan tergantung kepada satu-dua orang, pemerintah akan membangun pakan sendiri 20 pabrik kita akan bangun pakan,” ujarnya dalam sambutan Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan.
Zulhas menyinggung praktik monopoli dalam penyediaan pakan ternak, meskipun tidak merinci pihak yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa bibit induk ayam grand parent stock (GPS) harus menjadi hak rakyat untuk mendapatkan kualitas terbaik, sehingga pembangunan pabrik pakan juga akan mempermudah program pembibitan.
“Akan dibuka 20 pada tahun depan, ini sedang dipersiapkan aturan-aturan dan lain sebagainya,” tambah Zulhas, menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi pendukung agar program berjalan efektif.
Pengembangan Tambak dan Program Kampung Nelayan
Selain sektor peternakan, pemerintah juga menaruh fokus pada komoditas perikanan. Zulhas menyebut bahwa pemerintah berencana membangun 20.000 hektare tambak, terutama di kabupaten/kota di Pulau Jawa, sejalan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program KNMP diklaim akan berdampak pada kehidupan 10 hingga 15 juta nelayan di seluruh Tanah Air. Langkah ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis ikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dukungan Korporasi dan Pendanaan Peternakan
Rencana pemerintah untuk membangun peternakan ayam petelur dan pedaging mendapat dukungan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dengan pendanaan senilai Rp20 triliun. Pembangunan peternakan diperkirakan dimulai pada Januari 2026.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pemerintah masih mengkaji pembangunan peternakan mulai dari estimasi waktu hingga infrastruktur. Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) sebagai dasar penugasan pembangunan peternakan.
“Pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini, dan Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Langkah Strategis Menuju Swasembada Protein
Dengan kombinasi pembangunan pabrik pakan, pengembangan tambak ikan, serta pendanaan untuk peternakan ayam petelur dan pedaging, pemerintah menegaskan target swasembada protein nasional.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu dan menciptakan ekosistem produksi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Dengan dukungan korporasi dan regulasi yang jelas, pemerintah berupaya memastikan ketahanan pangan Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika harga dan pasokan global.