JAKARTA - Meskipun pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), harga minyak goreng di Indonesia tetap stabil tinggi dan belum menunjukkan penurunan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat seluruh kualitas minyak goreng, dari curah hingga premium, dijual di atas HET, sehingga masyarakat harus membayar harga yang lebih tinggi untuk kebutuhan sehari-hari.
Harga Stabil Tinggi Meski Kenaikan Tipis
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring. Ia menekankan, sejak awal November 2025, harga minyak goreng mengalami kenaikan tipis, namun berlangsung secara perlahan dan stabil tinggi.
“Harga minyak goreng stabil tinggi, tidak pernah turun. Ada kenaikan tipis, tipis sekali tetapi perlahan dan stabil tinggi,” kata Amalia. Data BPS menunjukkan harga rata-rata seluruh kualitas minyak goreng pada minggu pertama November mencapai Rp19.480 per liter, naik tipis dari Oktober yang berada di kisaran Rp19.469 per liter.
Semua Kualitas Dijual di Atas HET
Amalia menambahkan, seluruh kualitas minyak goreng—curah, premium, dan Minyakita—dijual di atas HET. Harga tertinggi tercatat Rp60.000 per liter, sedangkan yang terendah Rp15.500 per liter, tersebar di 102 kabupaten/kota di Indonesia.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan relatif kecil, masyarakat tetap menghadapi harga yang tinggi untuk komoditas pokok ini. Kondisi stabil tinggi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Pemerintah Dorong Sinergi dan Pengawasan Lapangan
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menanggapi kondisi harga minyak goreng. Ia meminta pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk menganalisa penyebab ketidakstabilan harga.
“Kalau memang kita tidak bisa mengatasi pada rapat koordinasi ini, bisa dinaikkan ke tingkat kementerian, agar harga jangan terus tinggi begitu. Harus ada alasan yang jelas bahwa kenapa ini sampai begini,” ujar Tomsi.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan data riil di lapangan, sehingga kebijakan pengendalian harga minyak goreng dapat lebih tepat sasaran.
Tantangan Pengendalian Harga
Kondisi stabil tinggi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan harga, meski tipis, jika terjadi dalam jangka panjang dapat memengaruhi inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah.
BPS menegaskan pentingnya monitoring berkelanjutan terhadap distribusi dan penjualan minyak goreng agar harga tidak semakin melambung. Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor untuk memastikan ketersediaan stok dan distribusi yang merata.
Upaya Pemerintah Menyikapi Harga
Rapat koordinasi yang melibatkan BPS, Kemendagri, dan pemerintah daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi harga minyak goreng yang tinggi. Pemerintah menekankan perlunya transparansi harga dan distribusi agar masyarakat memahami alasan di balik kenaikan dan tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang wajar.
Tomsi menambahkan, jika penanganan di tingkat daerah tidak efektif, masalah ini dapat dibawa ke tingkat kementerian, sehingga solusi dapat dirumuskan secara lebih komprehensif.